DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar Laporan Keuangan BUMD. - Nilai dari Laporan Keuangan pelaksanaan APBD - Bupati Konawe Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. -

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Menjrnbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat

(1)Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, Kepala Daerah mengajukan Rancangan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA BUPATI KONAWE UTARA, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR ~ TAHUN2022 TENTANG BUPATIKONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA - ,, .. r: ., 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 3. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 1. Pasal 18 ayat
(6)Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5165); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Respublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4 712); 21 Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 124); 20 Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten KonaweUtara Tahun 2020 Nomor 114); 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Neraca d. Laporan Operasional e. Laporan Arus Kas f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA Dengan Persetujuan Bersama Rp 787.650.140.283,00 Rp 166.302.614.638,00 Rp 250.483.203,00 Rp 954.203.238.124,00 Rp 223.467.740.732,00 Rp 75.176.575.746,00 Rp 3.250.000.000,00 Rp 71.926.575.746,00 Rp 295.394.316.478,00 Rp 1.177.670.978.856,00 2 Belanja Modal 3 Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Surplus/ ( Defisit ) C Pembiayaan1 Penerimaan 2 PengeluaranJumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan Rp 258.171.508.987,00 Rp 333.404.307.996,00 Rp 11.548.986.100,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 184.525.337.200,00 B Belanja1 Belanja Operasi :a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Hibah d Belanja Bantuan Sosial e Belanja Bantuan Bagi Hasil f Belanja Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi Rp 35.501.844.525,00 Rp 1.124.824.353.454,00Rp 17.344.780.877,00 A Pendapatan1 Pendapatan Asli Daerah 2 Pendapatan Transfer 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan 3.250.000.000,003.250.000.000,00 RpRp a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan b. Realisasi Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut: 5) 88.376.503,00) (Rp 75.088.199.243,0075.176.575. 746,00 RpRp a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan b. Realisasi Selisih Lebih/ (Kurang) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.88.376.503,00 dengan rincian sebagai berikut: 4) 295.305. 939. 975,00) (Rp 71.838.199.243,00) 223.467. 740. 732,00 (Rp Rp a. Surplus/(Defisit) setelah Perubahan b. Realisasi Selisih Lebih/ (Kurang) 3) Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp. 295.305.939.975,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp 1.017.855.609.064.00 Rp 954.203.238.124.00 Rp 63.652.370.940,00 a. Anggaran Belanja setelah Peru bahan b. Realisasi Selisih Lebih/(Kurang) Z) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.63.652.370.940,00 dengan rincian sebagai berikut : Rp 946.017.409.821,00 Rp 1. l 77.670.978.856,00 (Rp 231.653.569.035,00) a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan b. Realisasi Selisih lebih/ (Kurang) l) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.231.653.569.035,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut: Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1.711.038.896.417 ,33 1.591.344.809,00
1.709.447.551.608,33 75.088.199.243,0075.176.575.746,00 295.394.316.478,00295.394.316.478.00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut : a. J umlah Aset Rp b. Jumlah Kewajiban Rp c. Jumlah Ekuitas Dana Rp

Pasal 5

RpRpRpRp a. Saldo Anggaran Lebih Awal b. Penggunaan SALsebagai Penerimaan Pembiayaan c. Sisa Lebih/ (Kurang)Pembiayaan Anggaran d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Pasal 4

88.376.503,00) (Rp 71.838.199.243,0071.926.575.746,00 RpRp a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan b. Realisasi Selisih Lebih/ (kurang) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp.88.376.503,00 dengan rincian sebagai berikut : 6) Rp Selisih Lebih/ (Kurang) A Pendapatan-LO1 Pendapatan Asli Daerah-LO Rp 35.652.635.873,00 2 Pendapatan Transfer-LO Rp 992.564. 751.458,00 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO RQ 35.932.642.486200 Jumlah Pendapatan-LO Rp 1.064.150.029.817,00 B. Beban 1 Behan Operasi a Behan Pegawai Rp 258.171.508.987,00 b. Behan Persediaan Rp 88.542.198.928,67 c. Beban Jasa Rp 110.941.711.636,00 d. Behan Pemeliharaan Rp 16.006.917.817,00 e. Behan Perjalanan Dinas Rp 74.139.503.653,00 f. Beban Bunga Rp 0,00 g. Beban Su bsidi Rp 0,00 h. Behan Hibah Rp 34.713.567.879,00 1. Behan Bantuan Sosial Rp 0,00 J. Behan Penyusutan Rp 132.913.064.510, 19 k. Behan Amortisasi Rp 539.541.946,67 m. Behan Penyisihan Piutang Rp 1.768.149.739,55 n. Beban Lain-Lain RQ 2.117.606.716200 Jumlah Behan Operasi Rp 719.853.771.813,08 2 Behan Transfera. Behan Transfer Bantuan Keuangan ke Rp 58.763.794.200,00 Desa b. Behan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya RQ 0200 a Saldo Kas awal per 1 Januari 2021 Rp

77.702.072.956,00 b. Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi Rp
389.770.355.370,00 c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan (Rp 169.552.614.638,00) d Arus Kas dari aktivitas non anggaran (Rp 2.520.052.214,00) f Saldo Kas akhir per 31 Desember 2021 Rp 295.399. 761.474,00 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Pasal 7

282.751.606.777, 11 Rp 250.483.203200) (Rp 0,00 250.483.203,00 RpRp 5 Pos Luar Biasaa Pendapatan Luar Biasa b Beban Luar Biasa Surplus/Defisit Pos lauar Biasa Surplus/ (Defisit)-LO Jumlah Beban Transfer Rp 58.763.794.200,00 3 Beban Tak Terduga Rp J umlah Be ban Operasi Rp 778.617.566.013208 Surplus/Defisit dari Operasi Rp 285.532.463.803, 92 4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp 2.530.373.823,81) : Laporan Realisasi Anggaran: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi. : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah Organsiasi, Program dan Kegiatan : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara. : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih : Laporan Operasional: Laporan Perubahan Ekuitas Lampiran IILampiran IIILampiran IVLampiran I.4 Lampiran I.3Lampiran I.2Lampiran ILampiran I.1Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada

Pasal 1

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Paaal 10 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Laporan Keuangan.

Pasal 9

1.428.787.711.867,52 282.751.606.777,11 2.091. 767.036,30)

1.709 .44 7 .551.608,33 RpRp(RpRp a Ekuitas Awal b. Surplus/Defisit-LO c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar d Ekuitas Akhir Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Pasal 8

Pasal 11 Bupati Konawe Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. : Neraca: Laporan Arus Kas : Catatan atas Laporan Keuangan : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulr : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya : Daftar Dana Cadangan Daerah : Daftar Kewajiban Jangka Pendek : Daftar Kewajiban Jangka Panjang : Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR : NOMOR REGISTRASI PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINS! SULAWESI TENGGARA: l ,-..9 H.M.KASIM PAGALA Diundangkan di Wanggudu Pada tanggal l At{~ 2022 11 I,. SEKRETARIS DAERAH ~ KABUPATEN KONAWE UTARA," H. R U K S A M I N (li Ditetapkan di Wanggudu Pada tanggal I Af~W 2022 BUPATI KONAWE UTARA, !f, ( Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…