DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB III SISTEMATIKA BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V PERUBAHAN RPJMD BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kerangka pendanaan dan program Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang; c. d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menyusun dan

Menetapkan

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I

PENDAHULUAN 417 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Konawe Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.
8.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
13.Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Stategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
20.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
21.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran.
22.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
23.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 02°97’ dan 03°86’ LS, membujur dari Barat ke Timur antara 121°49’ dan 122°49’ BT. Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 510.176 Ha atau sekitar 13,38 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk perairan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan) ±11.960Km² atau 10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara.

Pasal 2

(1)Program pembangunan daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RPJM Desa.
(3)Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB ini menyajikan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2025–2029. Visi dan misi ini menjadi landasan strategis yang memandu penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan jangka menengah daerah, dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 3

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I pendahuluan;
b.bab II gambaran umum daerah;
c.bab III visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
d.bab IV program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
e.bab V penutup

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1 Program Perangkat Daerah Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bapperida.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, sekaligus acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) lima tahunan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan. Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai dokumen utama yang mengarahkan penyelenggaraan pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara. Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 3 September 2025 BUPATI KONAWE UTARA, ttd. IKBAR Diundangkan di Wanggudu pada tanggal 3 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, ttd. SAFRUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 147 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (3/45/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE UTARA ENDI SAMRIN, SH., LLM Penata Tk. I, III/d NIP. 19860715 201101 1 017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029 I. UMUM Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat (4) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala daerah terpilih dilantik. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD dijabarkan kedalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas perangkat daereah dan program kewilayahan beserta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman serta komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan di Kabupaten Konawe Utara, II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…