DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Strategi BAB III Hak dan Kewajiban Anak BAB IV Penyelenggaraan KLA BAB V Tanggung Jawab Pemerintah BAB VI Kewajiban Orang Tua dan Keluarga BAB VII Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Kampung Anak Sejahtera BAB VIII Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa BAB IX Pendanaan BAB X Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
b.bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara terencana, terukur, berkelanjutan dan sinergis antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan kabupaten layak anak;
c.bahwa pengembangan kabupaten layak anak diperlukan sebagai upaya serius Pemerintah Daerah memenuhi kewajiban Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATI KONAWEUTARA, PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWEUTARA NOMOR ~ TAHUN 2022 TENTANG KABUPATENLAYAK ANAK BUPATI KONAWEUTARA PROVINS! SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6.Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
7.Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA. BABI KETENTUAN UMUM PERATURANDAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENKONAWEUTARA dan BUPATIKONAWEUTARA
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Pasal 3

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan Hak Anak dalam:

a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
b.setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; KLAdidasarkan pada strategi:
a.pengarusutamaan Hak Anak;
b.mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan/ desa sampai dengan tingkat kecamatan; dan
c.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 2

8.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
11.Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
12.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh se bagai orang tua.
13.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
b.anak yang terpisah dari orang tua;
c.reunifikasi;
d.pemindahan anak secara ilegal;
e.dukungan kesejahteraan;
f.anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
g.pengangkatan/adopsianak;
h.tinjauan penempatan secara berkala; dan
1. 1.kekerasan dan penelantaran.

BAB II

STRATEGI

Pasal 6

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi:

a.Hak Anak atas identitas;
b.hak perlindungan identitas;
c.menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
d.hak berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkepercayaan;
e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut;
g.mendapatkan informasi yang sehat dan aman; dan
h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 5

Hak Anak meliputi:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus.

Pasal 4

a.diskriminasi;
b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c.penelantaran;
d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

BAB III

HAKDANKEWAJIBANANAK ( 1) Setiap Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, a tau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

Pasal 10

Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e meliputi:

a.Anak dalam situasi darurat;
b.Anak yang berhadapan dengan hukum;
c.Anak dalam situasi eksploitasi; dan
d.Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 9

Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d meliputi:

a.hak untuk mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
b.hak untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan kreativitas; dan
c.hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga.

Pasal 7

Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c meliputi:

a.anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
b.kesehatan dan layanan kesehatan yang komprehensif dan teritegrasi;
c.jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
d.standar hidup tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

(1)Kebijakan penyelenggaraan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak melalui:
1. a.pengembangan sekolah ramah Anak;
2. b.pelayanan kesehatan ramah Anak; dan
3. c.kampung Anak sejahtera.
(2)Kebijakan penyelenggaraan KLA dilaksanakan secara terarah sesuai dengan Indikator KLA.

Pasal 12

a.menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
b.menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat;
c.mencintai keluarga, masyarakat, dan teman;
d.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
e.melaksanakan etika dan ahlak yang mulia dimanapun berada;
f.melaksanakan kewajiban belajar sesuai dengan tingkat pendidikan;
g.menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan; dan
h.bersikap mandiri dan kreatif sesuai minat dan bakat.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…