DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan

(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.682.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.750.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.896.292.822 (Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 4

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.851.723.048.339,- (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) yang bersumber dari:

Pasal 3

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah perlu dirincikan sesuai Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rincian dimaksud dalam

Pasal 3

huruf c Pasa16 b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.808.016.766.721 (Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.323.464.450 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.815.340.231.171 (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.914.292.822 (Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.550.000.000 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pasal 5 a. Belanja operasional; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer. Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.272.741.613.061 (Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
(2)Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.486.524.346 (Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupuah). Pasal 7 c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Dana darurat; dan a. Hibah; direncanakan sebesar Rp. 11.486.524.346 (Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Em pat Puluh Enam Rupuah), yang terdiri atas: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja hibah; dan e. Belanja Bantuan Sosial
(2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 498.062.833.581 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dela pan Puluh Satu Rupiah).
(3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 597.953.073.011 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Sebelas Rupiah).
(4). Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.669.197.778 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
(1). Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. l.192.051.154.400 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 8

(1). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 838.883.762.332 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Pulu~ Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Modal Tanah; b. Belanja modal peralatan dan mesin; c. Belanja modal gedung dan bangunan; d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. Belanja modal aset tetap lainnya; f. Belanja modal aset lainnya;
(2). Belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.520.010.000 (Empat Puluh Empat MilyarLima Ratus Dua Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah).
(3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.584.445.476 (Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 9

(5). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.428.692.875 (Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
(6). Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp. 937.357.155 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah).
(1). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 221.806.696.329 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Yang terdiri atas: a. Belanja Bagi Hasil; b. Belanja Bantuan Keuangan Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(4). Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 292.276.420.838 (dua ratus Sembilan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh enamjuta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
(5). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 410.785.671.518 (Empat Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enma Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah).
(6). Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.967.214.500 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enma Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
(7). Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.750.000.000 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pasal 10 Pasal 13
(1). Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12

huruf a direncanakan sebesar Rp. 427.518.564.722 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

(2). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)direncanakan sebesar Rp. 427.518.564.722 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan. Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 421.018.564.722 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 12

(2). Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.148.735.829; (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
(3). Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 219.657.960.500 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah). ( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024.

Pasal 16

(1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. -421.018.564.722 (Minus Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
(2). Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 421.018.564.722 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…