DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, sumber, bentuk dan besaran penyertaan modal. Diatur pula tentang penatausahaan; hasil usaha Selain itu perda ini juga mengatur masalah ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu ciptakan suatu usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung Jawab dengan upaya- upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menyertakan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara R.I Tahun 2008 Nomor 4, Tanbahan Lmbaran Negara Nomor 4812);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara R.I Tahun 2011 Nomor 59, Tanbahan Lmbaran Negara Nomor 5219);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban dan pengawasan keuangan daerah.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Modal Daerah adalah modal dalam berbentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
13.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha pemerintah kabupaten konawe utara dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
14.Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan/atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
15.Bank adalah PT. Bank Pembanguana Daerah Sulawesi Tenggara.
16.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.
17.Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal dalam bentuk deviden.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendapatkan manfaat ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, pertambahan pendapatan Daerah dan terciptanya kesempatan kerja.
(2)Penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
(4)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, 2 dan Ayat 3, penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III

SUMBER, BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Sumber dana Penyertaan Modal Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.
(2)Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan/atau benda tidak bergerak yang ditetapkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan masuk pada rekening pembiayaan.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi tenggara sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah).
(2)Pemerintah Daerah akan memberikan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dan benda tidak bergerak yang dapat dikonversi dengan uang paling tinggi sebesar 90% dari setoran modal pemegang saham pengendali, yang akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB IV

PENATAUSAHAAN

Pasal 7

SKPKD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 8

(1)Pembagian keuntungan dari hasil usaha penyertaan modal pemerintah daerah dihitung secara proporsional antara pemerintah daerah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
(2)Besarnya keuntungan dari hasil usaha penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) setelah dikurangi pajak PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
(3)Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara disetorkan ke kas daerah selanjutnya dialokasikan dalam APBD.

Pasal 9

Semua penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara. Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal, 4 Oktober 2016 BUPATI KONAWE UTARA, TTD H. R U K S A M I N Diundangkan di Wanggudu pada tanggal 4 Oktober 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. KONAWE UTARA, TTD H. MARTAYA LEMBARAN DAERAH KAB. KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 83 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA ( 6 / 94 / 2016) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe Utara, TASMAN TABARA, SH Pembina TK. I, Gol. IV/b NIP. 19640610 198903 1 025

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…