DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan sampah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai tujuan, ruang lingkup. Diatur pula tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah; layanan sampah, tugas dan wewenang; hak, kewajiban dan larangan; kerjasama dan kemitraan. Selain itu perda ini juga mengatur pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2.B u p a t i adalah Bupati Konawe Utara;
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara;
7.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
8.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
9.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
10.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
11.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
12.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
13.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA;
14.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan sampah;
15.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
16.Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobag ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA;
17.Transfer station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobag ke dalam truk untuk diangkut ke TPA;
18.Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah;
19.Penanganan sampah adalah kegiatan yang meiliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
20.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
21.Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara;
22.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir;
23.Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman;
24.Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah;
25.Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah;
26.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

(1)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(2)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 7

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(2)Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. b.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. c.memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
4. d.memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
5. e.memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
(3)Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(4)Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
1. a.pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. b.pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. c.pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. d.pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
5. e.pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

(1)Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf b, dilakukan oleh masyarakat dan atau pengelola sampah berupa pemindahan sampah dari sumber ke TPS.
(2)Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

Pasal 10

(1)Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf c dimulai dari tempat sampah domestik, TPS, transfer depo dan/atau transfer station ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
(2)Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

BAB V

LAYANAN SAMPAH

Pasal 11

Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari :

a.pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA; dan
b.pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari :
1. 1.pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS/TPST, transferdepo dan atau transferstation;
2. 2.pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST, transferdepo dan atau transferstation sampai ke TPA.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…