DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penataan dan perijinan televisi berlangganan kabel lingkup Kabupaten Konawe Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai penyelenggaraan pernyiaran berlangganan; penyelenggaraan pernyiaran berlangganan melalui kabel; penataan zona penyelenggaraan televisi berlangganan kabel; penataan tiang penyangga dan jaringan televisi berlangganan kabel. Diatur pula tentang hak dan kewajiban; perijinan. Selain itu perda ini juga mengatur; ketentuan pidana; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyiaran televisi berlangganan Kabel di kabupaten Konawe Utara perlu diatur dan dipantau oleh pemerintah daerah agar dalam pelaksanaan kegiatannya tidak merugikan masyarakat dan kepentingan umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penataan dan perijinan Lembaga Penyiaran televisi berlangganan kabel di Kabupaten Konawe Utara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473); 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 );
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Iindonesia Nomor 4568). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN Menetapkan: PENATAAN DAN PERIJINAN TELEVISI BERLANGGANAN KABEL LINGKUP KABUPATEN KONAWE UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pancaran dan/atau sarana tranmisi didarat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
7.Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitasmaupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam 4 melaksanakaan tugas dan fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
8.Lembaga Penyiaran berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
9.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di di daerah yang wewenangnya mengawasi, membina dan memberikan/mencabut Izin Penyelengaraan Penyiaran baik Radio dan Televisi.
10.Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
11.Penyiaran Kabel adalah Penyelenggaran Penyiaran Mengguanakan Media Kabel ( Jaringan Tembaga ) yang di diterima Perangkat Penerima Siaran Pelanggan.
12.Zona adalah batasan area persebaran Jaringan Televisi Berlangganan Kabel berdasarkan potensi dan keserasian tata ruang daerah.
13.Operator Lokal Televisi berlangganan kabel adalah pengelola penyelenggaraan televisi kabel berlangganan perorangan yang cakupan pelayanannya hanya dalam 1 (satu ) kecamatan.
14.Penyiaran Satelit adalah Penyelenggaran Penyiaran Mengguanakan Media Pancaran Signal Satelit yang di diterima Perangkat Penerima Siaran Pelanggan.
15.Penyiaran Teresterial adalah Penyelenggaran Penyiaran Mengguanakan Media Pancaran Frekuensi Gelombang Radio yang di diterima Perangkat Penerima Siaran Pelanggan.
16.Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. 5

BAB II

PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAN

Pasal 2

Setiap kegiatan pemancarluasan suatu program siaran yang dilakukan melalui kabel, satelit dan teresterial yang menerima atau memperoleh imbal jasa berupa pembayaran atau iuran berlangganan dari pelanggannya, merupakan kegiatan penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Pasal 3

Kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yang berbentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan

Pasal 4

(1)Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
(2)Izin Penyelenggaraan Penyiaran hanya berlaku untuk 1 (satu) Wilayah Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
(3)Satu wilayah dimaksud adalah wilayah Kabupaten Konawe Utara.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAB MELAUI KABEL

Pasal 5

Penyelenggaraan Penyiaran berlangganan melalui kabel sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.Memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
b.Menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan. 6

Pasal 6

(1)Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dapat melakukan pengembangan jangkauan wilayah siaran di luar jangkauan wilayah siaran sebagaimana tercantum dalam izinnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
(2)Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel yang melakukan pengembangan jangkauan wilayah siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Setiap kegiatan penyelenggaraan penyiaran berlangganan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
(2)Untuk mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan memperkecil biaya perijinan, beberapa orang/operator lokal televisi kabel berlangganan dan/atau badan hukum dapat menggabungkan diri ( konsorsium) dalam 1 (satu) badan hukum.
(3)Penggabungan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan menetapkan pimpinan pengurus Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagai penanggung jawab terhadap program siaran dan penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan secara keseluruhan.

BAB IV

PENATAAN ZONA PENYELENGGARAAN TELEVISI BERLANGGANAN KABEL

Pasal 8

Untuk menghindari terjadinya konplik persaingan dan monopoli usaha pemerintah daerah membagi zona penyelenggaran penyiaran terhadap Operator Lokal televisi berlangganan kabel. 7

Pasal 9

Pembagian Zona Penyelengggaran terdiri dari :

a.ZONA I : Kecamatan Sawa, Motui, Lembo
b.ZONA II : Kecamatan Wawolesea, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Molawe
c.ZONA III : Kecamatan Andowia, Kota Wanggudu
d.ZONA IV : Kecamatan Asera, Kecamatan Oheo
e.ZONA V : Kecamatan Landawe, Kecamatan Wiwirano
f.ZONA VII : Kecamatan Langgikima
g.ZONA VIII : Kecamatan Lasolo Kepulauan

Pasal 10

(1)Setiap Operator TV Kabel lokal wajib Mendaftarkan/Meregistrasi usaha televisi berlangganan kabel yang dikelola melaui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.
(2)Registrasi Usaha Operator Lokal Televisi Berlangganan Kabel diberikan Kartu Registrasi.
(3)Registrasi dilakukan Setiap 6 Bulan sekali dengan tujuan Peremajaan Data.
(4)Registrasi Usaha Operator Lokal Televisi Berlangganan Kabel bertujuan untuk Kepentingan Integrasi Data Pemerintah Daerah.
(5)Format dan Bentuk Kartu Registrasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…