DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Kewajiban dan Tanggung Jawab BAB III Kegiatan Tahun Jamak BAB IV Waktu Pelaksanaan BAB V Pembiayaan BAB VI Ketentuan Peralihan BAB VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah, pembangunan sosial dan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik di Daerah, diperlukan waktu pelaksanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kontrak kegiatan tahun jamak (multiyears contract) dan perlu diatur penganggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Tahun Jamak; BUPATIKONAWEUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWEUTARA NOMOR f TAHUN2022 TENTANG KEGIATANTAHUNJAMAK BUPATI KONAWEUTARA PROVINS! SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKONAWEUTARA dan BUPATI KONAWEUTARA Dengan Persetujuan Bersama

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 775) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 820);

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dana sesuai dengan tahapan jadwal pembayaran.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk membayar serta memenuhi semua kewajiban yang menjadi hak penyedia barang/ jasa pelaksana kegiatan Tahun Jamak. BABII KEWAJIBANDANTANGGUNGJAWAB
(1)Ruang lingkup pengaturan Kegiatan Tahun Jamak berupa pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai melalui APBD.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kewajiban dan tanggung Jawab;
2. b.kegiatan Tahun Jamak;
3. c.waktu pelaksanaan; dan
4. d.pembiayaan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7.Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBDyang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
8.Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
9.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui Kontrak Tahun Jamak.

(1)Perangkat Daerah mengusulkan kegiatan tahun jamak kepada Bupati dan ditembuskan kepada:
1. a.Ketua DPRD;
2. b.Sekretaris Daerah, dan
3. c.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(2)Pengangaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas Nota Kesepakatan Bersama Bupati dan DPRD.
(3)Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani bersama dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS.
(2)Kegiatan Tahun Jamak meliputi kegiatan pengadaan barang dan jasa harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan; dan
2. b.pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran antara lain, penyediaan makanan dan obat dirumah sakit, penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, pelayanan pembuangan sampah dan, pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).
(3)Pekerjaan yang waktu penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) termasuk:
1. a.Pekerjaan yang penyelesaiannya direncanakan kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
2. b.Pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari suatu keadaan yang terj adi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi (keadaan kahar).

BAB III

KEGIATANTAHUNJAMAK

Pasal 10

( 1) Seluruh Kontrak Kegiatan dan/ a tau sub kegiatan Tahun Jamak yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kontrak tersebut.

(2)Kegiatan Tahun Jamak yang belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan, pelaksanaannya wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
(1)Pembiayaan Kegiatan Tahun Jamak bersumber dari APBD.
(2)Alokasi dana pertahun untuk pembiayaan pembangunan dengan Kontrak Tahun Jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(3)Pembiayaan pertahun disesuaikan dengan perencanaan pekerjaan dengan mempertimbangkan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah.
(4)Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui Kontrak Tahun Jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketetuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

BABV PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1)Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir.
(2)Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan yang merupakan prioritas nasional dan/ atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaan anggaran tahun jamak dituangkan secara tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan kontrak jamak kecuali kegiatan tahun jamak yang memerlukan dana cadangan wajib dibuatkan Peraturan Daerah tersendiri dan rancangannya diajukan bersamaan dengan pembahasan APBD.
(2)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut untuk beberapa tahun anggaran. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 7 / ta,.../ a-on LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 11:,1, H. M. KASIM PAGALA Diundangkan di Wanggudu pada tanggal "} N.!N't01 W !2-()vl,., 4, SEKRETARIS DAERAH T KABUPATEN KONAWE UTARA,~ Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal ; t,lo\km\tr &bn. i{,BUPATI KONAWE UTARA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…