DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan perhubungan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ruang lingkup; maksud dan tujuan. Diatur pula tentag penyelenggaraan perhubungan darat; penyelenggaraan perhubungan laut. Selain itu perda ini juga mengatur pengawasan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan perhubungan di Daerah perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Konawe Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689) ;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4849);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5070) ;
15.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan Tahun 2005 – 2025;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 87);
17.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA Dan BUPATI KONAWE UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.
8.Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
10.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
11.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek–trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
12.Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan wujud simpul transportasi.
13.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas–batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
14.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah–pindah.
15.Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang, penumpang/hewan diantara dua tempat yang berbeda dan dipisahkan oleh laut/air dengan menggunakan kapal sebagai alat angkut.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, dana pensiun, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lain.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah kabupaten Konawe Utara yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat dan perhubungan laut,

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan perhubungan di daerah merupakan penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di daerah berdasarkanRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara dan dokumen perencanaan daerahdalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional.
(2)Perhubungan diselenggarakan dengan tujuan :
1. a.Terselenggaranya pelayanan perhubungan yang terpadudan terintgrasi, aman tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan dan mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
2. b.Terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;
3. c.Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan transportasi jalan didasarkan pada jaringan transportasi jalan yang penetapannya dituangkan dalam bentuk rencana umum jaringan transportasi jalan.
(2)Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi :
1. a.Rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi;
2. b.Rencana pengembangan jaringan jalan dan lintas penyeberangan;
3. c.Rencana penetapan lokasi Terminal, Pelabuhan dan Bandar Udara.

Pasal 5

(1)Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
(2)Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
(3)Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) meliputi :
1. a.inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
2. b.penetapan tingkat pelayanan ruas jalan;
3. c.perumusan pemecahan permasalahan lalu lintas.
(4)Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) meliputi :
1. a.penetapan kecepatan maksimum pada jalan;
2. b.penetapan lintasan satu arah dan atau dua arah, baik yang bersifat permanen atau sewaktu–waktu untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu;
3. c.penetapan lintasan dan jam operasi angkutan barang, angkutan peti kemas dan angkutan alat berat pada jalan;
4. d.perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dalam rambu–rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas;
5. e.larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas–ruas jalan tertentu;
6. f.larangan dan atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
7. g.larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;
8. h.larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.
(5)Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(2)dilakukan dengan cara pemberian ijin atau rekomendasi terhadap :
1. a.penggunaan jalan untuk keperluan tertentu selain untuk kepentingan lalu lintas;
2. b.pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas;
3. c.setiap kendaraan angkutan barang yang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya maupun batas berat muatannya.
(6)Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 6

(1)Setiap pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (5) huruf b perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas.
(2)Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas dan atau pihak pembangun atau pengembang.
(3)Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi dari Dinas.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dikenakan retribusi.
(5)Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

Pemberian Ijin terhadap setiap angkutan barang yang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya maupun batas berat muatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c hanya dapat diberikan terhadap barang–barang tertentu yang karena sifatnya atau dimensinya tidak dapat dipecah–pecah.

Pasal 8

Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

1.perencanaan, pembangunan, pengadaan dan pemasangan, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan;
2.penyelenggaraan pembangunan, pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dapat dilakukan oleh badan swasta atau orang per- orangan setelah mendapat ijin dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.

Pasal 9

(1)Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan dijalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(2)Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan pengujian prototipe, pemeriksaan mutu karoseri dan pengujian berkala.
(3)Mutu karoseri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan rancang bangun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…