DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa- ijaan Kabupaten Kotabaru, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Pembentukan, Asas, Dan Tujuan 3.Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 4.Perizinan 5.Alat Kelengkapan 6.Dewan Pengawas 7.Dewan Direksi 8.Stasiun Penyiaran 9.Sekretariat 10.Pembiayaan 11.Pertanggung Jawaban 12.Karyawan 13.Seleksi Dewan Pengawas Dan Dewan Direksi 14.Pembinaan Dan Pelatihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, di Daerah dapat dibentuk lembaga penyiaran publik lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa- ijaan Kabupaten Kotabaru; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 17.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km.78 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekwensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequensy (UHF); 18.Peraturan Menteri Komonikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Prosedur Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Daerah Kabupaten/Kota; 19.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimatan Selatan Nomor : 02/KPID-KAL-SEL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimatan Selatan; 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 21.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMA SA-IJAAN KABUPATEN KOTABARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
7.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa- ijaan yang selanjutnya disebut LPPL RGS adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Sa- ijaan Kabupaten Kotabaru.
8.Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
9.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang berada di Kotabaru.
10.Dewan Pengawas LPPL RGS yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas Pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
11.Dewan Direksi LPPL RGS yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan penyiaran publik.
12.Kepala Stasiun adalah Pimpinan Stasiun Radio Gema Sa-ijaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.
13.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat dan dilaut dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serempak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
14.Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
15.Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spectrum frekuensi radio.
16.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
17.Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat diwilayah jangkauan atau Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran.
18.Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarakan masyarakat kepada Daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL RGS yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

LPPL RGS diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 4

Tujuan LPPL RGS adalah menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, memperkukuh kerekatan sosial dan integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)LPPL RGS merupakan wadah untuk penyelenggaran penyebaran informasi pembangunan, Pemerintah dan kemasyarakatan di daerah yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.
(2)LPPL RGS berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
(3)LPPL RGS berkedudukan di Daerah.

Pasal 6

LPPL RGS mempunyai tugas :

a.memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program siaran radio, teknik radio, administrasi dan pemasaran dibidang radio;
b.menyebarluaskan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, keagamaan, hiburan, informasi lalu lintas kebencanaan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
c.melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPPL RGS mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan umum, pengawasan penyelenggaraan penyiaran;
b.pengoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran;
c.penyelenggaraan dan pengelolaan administasi, sumber daya manusia (SDM), keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
d.penyelengaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;
e.penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik LPPL RGS;
f.penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, keagamaan, hiburan, informasi lalu lintas kebencanaan, 8ontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
g.melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dan penyelengaraan penyiaran.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL RGS wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 9

(1)Alat Kelengkapan LPPL RGS Sa-ijaan terdiri dari :
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Dewan Direksi;
3. c.Stasiun Penyiaran; dan
4. d.Sekretariat.
(2)Bagan struktur alat kelengkapan LPPL RGS Sa-ijaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
(2)Usul DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang Paripurna.
(3)Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah:
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. c.berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.jujur, adil, berkelakuan tidak tercela;
6. f.bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
7. g.bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
8. h.bagi anggota yang diangkat dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
(4)Penetapan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005