DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Objek Perdagangan Orang 4.Pencegahan Perdagangan Orang 5.Penanganan Korban Perdagangan Orang 6.Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang 7.Partisipasi Masyarakat 8.Pembinaan, Koordinasi Dan Pengaawasan 9.Perlindungan Sanksi Dan / Atau Korban 10.Pembiayaan 11.Sanksi Administrasi 12.Ketentuan Penyidikan 13.Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perdagangan orang potensial terjadi di Kabupaten Kotabaru, sehingga memerlukan tindakan pengaturan untuk mencegah perdagangan orang dan menangani korban perdagangan orang;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Perdagangan Orang;
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Perdagangan Orang;
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 26);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2014 Nomor 08, Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Derah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3.Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang.
4.Pencegahan perdagangan orang adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk meniadakan, menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.
5.Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumberdaya manusia.
6.Tindakan Preventif adalah upaya langsung dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan perizinan, pembinaan dan pengendalian.
7.Penanganan adalah setiap tindakan atau upaya untuk mengatasi dan atau mengembalikan kondisi korban baik fisik, psikis, ekonomi dan/atau sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang meliputi kegiatan pemantauan, penguatan dan peningkatan kemampuan penegakan hukum dan para pemangku kepentingan lain.
8.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
9.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perbuatan pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
10.Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
11.Penanganan korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
12.Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara atau di luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
13.Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat kabupaten.
14.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
15.Penertiban dan pengendalian adalah suatu proses, tindakan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar setiap tindakan yang berkaitan dengan migrasi penduduk dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16.Pembinaan adalah suatu proses, tindakan atau cara berupa pembaharuan, penyempurnaan atau kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna berkaitan dengan pencegahan perdagangan orang.
17.Perlindungan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, jaminan atas pemenuhan hak dan terhindarnya penduduk dari tindakan perdagangan orang.
18.Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar pencegahan perdagangan orang dapat terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19.Pemulangan adalah pengembalian korban perdagangan orang dari suatu daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah asal korban.
20.Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap, menetap sementara meliputi perpindahan antar kota, kabupaten, provinsi dan negara.
21.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi atau badan hukum.
23.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmateriil.
24.Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
25.Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
26.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
27.Calon tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
28.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
29.Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan/atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau satu badan hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.
30.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
31.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
32.Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan/atau ibu dan anak.
33.Surat Izin Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disingkat SIBLD, adalah dokumen perizinan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang telah disetujui oleh Camat berdasarkan permohonan dari penduduk desa/kelurahan yang telah memenuhi persyaratan.
34.Surat izin pindah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk perdesaan atau kelurahan yang berisikan izin untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah desa atau kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
35.Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang meliputi kesehatan/mental, ekonomi yang menjadi korban perdagangan orang dari gangguan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
36.Reintegrasi sosial adalah kondisi kemasyarakatan dimana korban perdagangan orang kembali berbaur dan hidup bersama masyarakat secara baik.

Pasal 2

Pencegahan dan penanganan perdagangan orang didasarkan pada asas :

a.kemanusiaan;
b.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan;
c.kepastian hukum;
d.kesetaraan gender;
e.perlindungan korban; dan
f.tidak diskriminasi dan keterpaduan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari upaya menjadikan obyek komersial untuk diperdagangkan.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan :

a.melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk perdagangan;
b.mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan serta menghargai, menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
c.membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
d.melakukan penanganan yang komprehensif terhadap korban demi menyelamatkan dan memberikan keadilan sesuai dengan harkat dan martabatnya; dan
e.meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana perdagangan orang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Peraturan Daerah ini mencakup :
1. a.pencegahan perdagangan orang; dan
2. b.penanganan korban perdagangan orang.
(2)Pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pemerintah daerah harus :

a.melakukan koordinasi dan komunikasi dalam upaya pencegahan terhadap perdagangan orang;
b.menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pencegahan perdagangan orang;
c.melakukan pembinaan terhadap semua perusahaan jasa tenaga kerja;
d.melaksanakan pengawasan terhadap semua aktivitas perekrutan, penampungan, pengiriman tenaga kerja keluar daerah; dan
e.menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan dan prosedur perekrutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

OBJEK PERDAGANGAN ORANG

Pasal 7

Objek perdagangan orang antara lain :

a.pekerja seks;
b.pembantu rumah tangga (PRT);
c.pekerja Migran dari daerah keluar daerah atau keluar negeri atau sebaliknya;
d.penghibur ditempat hiburan sebagai pemandu karaoke, penyanyi dan atau penari;
e.pengantin pesanan;
f.anak-anak jalanan;
g.orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak memiliki pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih;
h.perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi ke dalam wilayah daerah;
i.perempuan dan anak miskin di kota atau dari pedesaan daerah lain;
j.perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang;
k.perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan atau korban pemerkosaan.
l.kepala rumah tangga dan atau ibu rumah tangga/wali asuh yang menyerahkan anak secara tidak legal dan/atau dengan imbalan uang.

BAB IV

PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan tindakan pencegahan perdagangan orang. Paragrap 1 Pencegahan Preemtif

Pasal 9

(1)Kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Kabupaten Kotabaru dilakukan melalui :
1. a.peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun nonformal bagi masyarakat;
2. b.pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, latihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
3. c.pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
4. d.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas- luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.
(3)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Kabupaten Kotabaru dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang :
1. a.hukum;
2. b.sosial;
3. c.pendidikan;
4. d.kesehatan;
5. e.ketenagakerjaan; dan
6. f.perekonomian.
(4)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Kabupaten Kotabaru dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial. Paragrap 2 Tindakan Preventif

Pasal 10

(1)Tindakan Preventif perdagangan orang di Kabupaten Kotabaru dilakukan melalui :
1. a.membangun sistem penanganan yang efektif dan responsif ;
2. b.mewujudkan sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional ;
3. c.membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses ;
4. d.melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di daerah;
5. e.melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja penduduk Kabupaten Kotabaru yang akan bekerja di luar daerah;
6. f.membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
7. g.mendukung dibukanya pos-pos pengaduan adanya tindak pidana Perdagangan Orang.
(2)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Kabupaten Kotabaru dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang :
1. a.sosial;
2. b.pendidikan; dan
3. c.ketenagakerjaan.
(3)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007