DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan ruang lingkup meliputi: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Keindahan dan Kebersihan Lingkungan; Tugas Camat, Lurah dan Kepala Desa serta Pemberdayaan Masyarakat; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat harus mulai ditanamkan kesadaran serta kedisiplinan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum agar generasi selanjutnya memiliki suatu panutan dan terus menjaganya sebagai bagian dari nilai-nilai luhur dan budi pekerti yang hidup ditengah masyarakat;
c.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sebagaimana dimuat dalam lampiran huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);
13.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
20.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemrintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeritah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 19);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggarakan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 30);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan dan Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 06);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2015 tentang Higiene Dan Sanitasi Air Minum Isi Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam ystem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6.Ketentraman adalah suatu keadaan kehidupan yang aman dan damai dimana orang tidak merasa khawatir adanya gangguan dan ancaman dan keperluan dasar tersedian untuk menunjang kehidupan.
7.Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
8.Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, teduh, estetik dan proporsional.
9.Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
10.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru.
11.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
12.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di Lingkunagn Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitasi social, fasilitasi umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
14.Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah lembaga kemasyarakatan mitra kerja pemerintah kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
15.Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru.
16.Lurah adalah kepala kelurahan.
17.Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
18.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan-nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 2

Setiap orang wajib menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 4

(1)Bupati bertugas melakukan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
(2)Tugas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menegakkan Perda.
(3)Satpol PP sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Bupati menegakan Perda.
(4)Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perda tentang Pembentukan Satpol PP.

Pasal 5

(1)Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah melakukan penertiban.
(2)Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pemerintahan yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang melanggar Perda.

Pasal 6

(1)Aktivitas/kegiatan usaha PKL wajib mematuhi ketentuan:
1. a.lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati;
2. b.waktu pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
3. c.hal lainnya sebagaimana diatur dalam Perda tentang Pengaturan PKL.
(2)Dalam hal lokasi yang ditetapkan tidak dapat menampung seluruh PKL dan belum terdapat lokasi lainnya yang ditetapkan, pada lokasi tertentu dapat diberikan dispensasi sepanjang rasio dan dampak yang ditimbulkannya masih dapat ditolerir.
(3)Penetapan lokasi baru untuk PKL harus memperhatikan pada akses dan nilai strategis yang mampu mendatangkan penghasilan ekonomi.

Pasal 7

(1)Penertiban PKL dilakukan dalam hal :
1. a.berada diluar dari lokasi atau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
2. b.pada lokasi yang diberikan dispensasi berada pada titik yang berlebihan memanfaatkan ruang jalan atau pada titik yang menghalangi jarak pandang pengguna jalan;
3. c.tidak menyediakan tempat sampah dan atau membuang sampah tidak pada tempatnya;
4. d.pembuatan/penyajian makanan dan minuman yang dijual dengan cara tidak hiegienis yang dapat mengakibatkan orang sakit;
5. e.menjual makanan dan minuman yang mengandung bahan yang diharamkan;
6. f.menjual makanan dan minuman yang mengandung zat atau bahan berbahaya bagi kesehatan atau melakukan pencampuran bahan tidak untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pangan;
7. g.menjual barang makanan dan minuman kemasan yang kadaluarsa atau tidak layak konsumsi; dan/ atau
8. h.menjual barang yang dilarang oleh undang-undang.
(2)Dalam rangka melindungi anak-anak tunas harapan bangsa dari berbagai ancaman penyakit dan penurunan derajat kesehatan dan kemampuan sumber daya manusia di daerah, penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c sampai dengan huruf g dilakukan secara rutin terhadap pedagang asongan yang berada didepan atau disekitar lingkungan sekolah.

Pasal 8

(1)Pejalan kaki wajib :
1. a.memanfaatkan jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki;
2. b.menyeberang jalan pada titik tempat/sarana penyeberangan (zebra cross).
(2)Pejalan kaki harus menjaga kehati-hatian dalam menyeberang jalan yang tidak pada titik tempat/sarana penyeberangan karena belum terdapat titik tempat/sarana dimaksud.

Pasal 9

(1)Angkutan umum menempuh jalur sesuai dengan jalur trayek yang ditetapkan.
(2)Angkutan umum menaikkan dan menurunkan penumpang pada halte atau titik tempat yang ditentukan.
(3)Dalam rangka kepatutan dan belum tersedianya halte secara menyeluruh angkutan umum diberikan dispensasi menaikkan dan menurunkan penumpang diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
1. a.jalan tidak sedang dalam keadaan padat pengemudi kendaraan bermotor dibelakangnya;
2. b.pengemudi angkutan wajib memilih tempat yang elegan untuk keselamatan penumpang yang akan naik dan turun dan keselamatan pengemudi jalan lainnya;
3. c.tidak pada perempatan jalan atau berdekatan dengan trafic light;
4. d.tidak pada depan sebuah gang atau komplek;
5. e.tidak berhenti secara tiba-tiba; dan
6. f.memberikan kode lampu peringatan akan mengenyamping kekiri jalan.

Pasal 10

(1)Setiap kendaraan yang memanfaatkan jalan, wajib kendaraan yang sesuai dengan uji tipe.
(2)Sehubungan jalan yang ada dalam wilayah daerah tidak memiliki jalur khusus bagi penyandang disabilitas diberikan dispensasi bagi penyandang disabilitas yang mampu mempergunakan kendaraan bermotor dengan melakukan modifikasi untuk penggunaannya sepanjang modifikasi tersebut tidak menyebabkan ancaman bahaya bagi pengguna jalan lainnya.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2022