DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Izin Sarana Kesehatan 3.Izin Kerja Dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan 4.Izin Penunjang Sarana Kesehatan 5.Permohonan Izin 6.Jangka Waktu Izin 7.Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin 8.Pembinaan Dan Pengawasan 9.Sanksi Terhadap Pelanggaran 10.Penyidikan 11.Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dapat memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap layanan barang/jasa yang berkualitas dan bermanfaat sesuai dengan kompetensinya;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui perizinan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Komsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Bidan;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perawat Gigi;
27.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
28.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotabaru.
4.Perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan sarana kesehatan, praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan Sarana Penunjang Kesehatan serta Pengobatan Tradisional di wilayah daerah.
5.Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.
6.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7.Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
8.Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPT-PM adalah BPPT-PM Kabupaten Kotabaru.
9.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
10.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11.Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
12.Rumah Bersalin adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan medis dasar khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh.
13.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
14.Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar.
15.Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik atau pelayanan medis dasar dan spesialistik.
16.Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan atau pendidikan/ Pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

BAB II

IZIN SARANA KESEHATAN

Pasal 2

(1)Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan sarana kesehatan wajib memiliki izin.
(2)Izin sarana kesehatan, meliputi :
1. a.Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D;
2. b.Rumah Sakit Swasta setara Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D;
3. c.Klinik Pratama dan Klinik Utama;
4. d.tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
5. e.pengobatan radicional; dan
6. f.penunjang sarana kesehatan.

Pasal 3

Syarat untuk mendapatkan izin sarana kesehatan :

a.fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
b.fotokopiakta pendirian Badan Usaha bagi yang berbadan usaha;
c.fotokopi akta pendirian cabang Badan Usaha di wilayah Kabupaten Kotabaru, apabila Badan Usaha tidak berdomisili di Kabupaten Kotabaru;
d.fotokopi slip setoran Nomor Pokok Wajib Pajak tahun terakhir;
e.Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
f.Profil Klinik (bagi klinik);
g.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan/atau Izin Gangguan (HO);
h.Surat Pernyataan dari penyelenggara tentang Penggunaan Obat Generik kecuali atas kesediaan Pasien untuk dapat mempergunakan obat non generik atau tidak masuk dalam daftar obat generik; dan
i.Surat Pernyataan bersedia mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Izin penyelenggara Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dikecualikan dari kewajiban izin sarana kesehatan, terhadap Praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditetapkan dan ditempatkan oleh Pemerintah Daerah di wilayah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

(1)Pemberian izin sarana kesehatan pengobatan tradisional melalui penilaian oleh Dinas Kesehatan.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal, berupa :
1. a.metode pengobatan yang dapat diterima secara medis dan norma yang berlaku;
2. b.peralatan yang dipergunakan untuk penunjang sarana kesehatan;
3. c.bahan yang dipergunakan untuk pengobatan;
4. d.tenaga ahli keperawatan dan kefarmasian obat tradisional;
5. e.keamanan dan jaminan yang diberikan dalam praktik pengobatan; dan
6. f.penunjang lainnya yang sesuai dengan keamanan konsumen.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk memberikan izin sarana kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melakukan pengkajian dan penilaian.

Pasal 8

Setiap sarana kesehatan dapat diberikan penilaian untuk mendapatkan akreditasi dan/atau sertifikasi sarana kesehatan.

BAB III

IZIN KERJA DAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

Pasal 9

(1)Setiap orang yang melakukan pekerjaan dan praktik tenaga kesehatan wajib memiliki izin.
(2)Izin kerja dan izin praktik tenaga kesehatan, meliputi :
1. a.Izin Kerja dan izin Praktik Bidan;
2. b.Izin Kerja dan izin Praktik apoteker;
3. c.Izin Kerja tenaga teknis kefarmasian;
4. d.Izin Kerja dan izin Praktik Perawat;
5. e.Izin Kerja dan izin Praktik Perawat gigi;
6. f.Izin Kerja dan izin Praktik fisioterapi; dan
7. g.Izin Kerja dan izin Praktik tenaga ahli akupuntur atau pengobatan tradisional atau setara lainnya; dan

Pasal 10

Syarat untuk mendapatkan izin kerja dan izin praktik tenaga kesehatan :

a.Izin Kerja dan izin Praktik Bidan meliputi :
1. 1.fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku dan dilegalisasi;
2. 2.fotokopi sertifikat sumpah bidan;
3. 3.surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
4. 4.surat pernyataan memilik tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
5. 5.pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. 6.rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
7. 7.rekomendasi dari organisasi profesi.
b.Izin Kerja dan izin Praktik apoteker meliputi :
1. 1.fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker yang dilegalisir oleh Komite Farmasi Nasional;
2. 2.surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/ penyaluran;
3. 3.surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan
4. 4.pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
c.Izin Kerja tenaga teknis kefarmasian meliputi :
1. 1.fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian;
2. 2.surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
3. 3.surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan
4. 4.pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
d.Izin Kerja dan izin Praktik Perawat meliputi :
1. 1.fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku dan dilegalisir;
2. 2.surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
3. 3.surat pernyataan memiliki tempat praktik;
4. 4.pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
5. 5.rekomendasi dari organisasi profesi.
e.Izin Kerja dan izin Praktik Perawat gigi meliputi :
1. 1.fotokopi ijazah pendidikan perawat gigi;
2. 2.fotokopi Surat Izin Perawat Gigi yang masih berlaku;
3. 3.surat keterangan sehat dari dokter;
4. 4.pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
5. 5.surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai perawat gigi; dan
6. 6.rekomendasi dari organisasi profesi.
f.Izin Kerja dan izin Praktik fisioterapi meliputi :
1. 1.fotokopi ijazah pendidikan fisioterapi;
2. 2.fotokopi Surat Izin Fisioterapi yang masih berlaku;
3. 3.surat keterangan sehat dari dokter;
4. 4.pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
5. 5.surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai fisioterapi; dan
6. 6.surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
g.Izin Kerja dan izin Praktik tenaga ahli akupuntur atau pengobatan radicional atau setara lainnya
1. 1.fotokopi Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang masih berlaku;
2. 2.fotokopi surat izin praktik/surat izin kerja tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. 3.fotokopi ijazah pendidikan tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
4. 4.surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
5. 5.pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
6. 6.surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
7. 7.surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

IZIN SARANA KESEHATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

IZIN KERJA DAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

IZIN SARANA KESEHATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

IZIN KERJA DAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007