DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Pembangunan Kepemudaan dengan ruang lingkup meliputi: tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah; peran, tanggung jawab dan hak pemuda; perencanaan kepemudaan; penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan; koordinasi dan kemitraan kepemudaan; prasarana dan sarana kepemudaan; penghargaan; pendanaan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; pelaporan; dan sanksi administratif. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi kepemudaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 541);
11. 12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
5.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
6.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
7.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
9.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
10.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
11.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
12.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
15.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
16.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
17.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
18.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
19.Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kepemudaan.
20.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ASAS PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 2

Ruang lingkup pembangunan kepemudaan meliputi:

a.tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
b.peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
c.perencanaan kepemudaan;
d.penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
e.pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
f.koordinasi dan kemitraan kepemudaan;
g.prasarana dan sarana kepemudaan;
h.penghargaan;
i.pendanaan;
j.peran serta masyarakat;
k.pembinaan dan pengawasan;
l.pelaporan; dan
m.sanksi administratif.

Pasal 3

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepemudaan adalah melaksanakan kebijakan nasional yang ditetapkan menjadi urusan skala daerah.
(2)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati berwenang menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan.
(2)Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.
(3)Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.penyadaran;
2. b.pemberdayaan; dan
3. c.pengembangan potensi pemuda.
(4)Dalam menetapkan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati wajib memperhatikan karakteristik dan potensi yang ada di Daerah.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 6

(1)Pemuda berkewajiban untuk berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di Daerah dan pada skala nasional.
(2)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan:
1. a.menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual; dan
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(3)Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokrasi;
2. b.sumber daya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan/atau
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha berkewajiban memberikan peluang, fasilitas dan bimbingan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahtraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 9

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri;
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan; dan
f.penghargaan atas prestasi yang diraih.

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati memiliki kewajiban menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan dan dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Rencana Aksi Daerah; dan
4. d.Rencana Strategis Dinas.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009