DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2018

Nomor: 01
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan sistematika 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pengendalian; 4. Larangan; 5. Pengawasan; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Sanksi Administratif; 8. Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana dan 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebiasaan turun temurun masyarakat adat membuat, mengonsumsi minuman tradisional beralkohol dalam kegiatan upacara adat dan keagamaan mesti disikapi dengan kearifan dan keajegkan sepanjang tidak untuk diproduksi massal dan disebarkan atau diperjualbelikan kepada masyarakat umum;
c.bahwa pembuatan minuman oplosan dengan mencampur zat-zat berbahaya yang dilarang untuk ditambahkan pada bahan pangan telah menjadi bagian dari perilaku sekelompok orang yang mesti dihentikan dengan tindakan hukum agar tidak berkembang dan menjadi kebiasaan dimasyarakat;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertera pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf DD tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan menyatakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
e.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 );
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113);
21.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M- IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1177);
22.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.
7.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8.Dalam Negeri adalah dalam wilayah negara kesatuan
9.Masyarakat adat adalah masyarakat adat diwilayah Kabupaten Kotabaru.
10.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat adat dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
11.Minuman oplosan adalah minuman yang dibuat dengan mencampurkan zat-zat yang sifatnya bukan untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan atas dasar sifat zat tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang meminumnya.
12.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh pengecer atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
13.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
14.Penjualan Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Berlalkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
15.Hotel, Restoran dan Bar/Pub adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku dibidang pariwisata.
16.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah sura izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a.minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
b.minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen); dan
c.minuman beralkohol tradisional dan minuman oplosan. - 7 –

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 3

(1)Setiap penjualan minuman beralkohol wajib memiliki Izin dari Bupati.
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Kepala SKPD.

Pasal 4

(1)Objek izin adalah pengeceran dan penjualan minuman beralkohol.
(2)Subjek izin adalah pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol.

Pasal 5

(1)Jenis minuman beralkohol yang dapat dijual oleh pelaku usaha yang telah memiliki Izin meliputi :
1. a.minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri yang diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian atau minuman beralkohol yang berasal dari impor yang telah diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;
2. b.minuman beralkohol yang peredarannya telah mendapatkan izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan;
3. c.minuman beralkohol yang memiliki label resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. e.diperoleh dari distributor atau subdistributor resmi yang memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan barang yang perdagangannya dalam pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Izin hanya untuk pengecer dan penjualan langsung untuk diminum ditempat dan berlaku hanya untuk satu tempat.

Pasal 7

(1)Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
1. a.hotel berbintang dan Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
2. b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penetapan tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal :
1. a.belum terdapat tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
2. b.adanya permohonan dari suatu badan bagi kebutuhan para pekerja asing dan atau wisatawan mancanegara;
3. c.tempat yang dimohonkan izin tidak berdekatan dengan:
  1. 1.rumah peribadatan;
  2. 2.sekolah atau lembaga pendidikan;
  3. 3.rumah sakit;
  4. 4.terminal angkutan umum;
  5. 5.pasar;
  6. 6.gelanggang olahraga;
  7. 7.tempat perkemahan; dan
  8. 8.tempat kos atau pondokan anak sekolah;

Pasal 8

Permohonan izin diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli, meliputi :

a.fotocopy akta pendirian badan usaha dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan jika sudah pernah melakukan perubahan;
b.Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
c.fotocopy perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
d.fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata/Izin Usaha Hotel, Restoran/Bar;
e.fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
f.fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
g.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
h.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Usaha;
i.pas photo penanggungjawab usaha berukuran 3 x 4 berwarna sesuai yang dibutuhkan oleh pemberi izin; dan
j.fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP- MB.

Pasal 9

(1)Kepala SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan wajib melakukan evaluasi persyaratan yang diajukan pemohon izin.
(2)Evaluasi dan penerbitan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap dan benar.
(3)Penolakan izin dilakukan apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan.

Pasal 10

Format SIUP-MB disesuaikan dengan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013