DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2022

Nomor: 25
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengtaur tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan sistematika : Ketentuan Umum; Prinsip; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Lokasi, Penemuan Lokasi, dan Hak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; Kewenangan Pemerintah Daerah; Perizinan Berusaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; Pajak Sarang Burung Walet; Hak dan Kewajiban; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Penyelesaian Sengketa; Pendanaan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang ada di Kabupaten Kotabaru harus dilakukan sesuai dengan prinsip perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c.bahwa Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet oleh pelaku usaha berpotensi dan berkontribusi dalam penerimaan Daerah melalui sektor Pajak Sarang Burung Walet sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan;
d.bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga diperlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18.Peraturan Pemerintah Nomorr 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
22.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU Dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
6.Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan sarang Burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
7.Sarang Burung Walet adalah hasil produksi Burung Walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetaskan anak Burung Walet.
8.Pengelola atau Pengusaha Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet beserta produksinya sebagai salah satu mata pencahariannya.
9.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
11.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
12.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
13.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14.Rumah adalah Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya
15.Orang adalah Orang perseorangan
16.Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, BUMD, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
19.Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
20.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Prinsip Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah berdasarkan:

a.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b.peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud penetapan Peraturan Daerah ini dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tujuan penetapan Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.menjaga kelestarian habitat dan populasi Burung Walet;
2. b.meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet;
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat; dan
4. d.menjaga masyarakat dari dampak negatif Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah, meliputi:

a.lokasi, penemuan lokasi, dan hak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
b.kewenangan Pemerintah Daerah;
c.Perizinan Berusaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
d.Pajak Sarang Burung Walet;
e.hak dan kewajiban;
f.larangan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.penghargaan;
i.penyelesaian sengketa;
j.pendanaan;
k.sanksi administratif;
l.penyidikan;
m.ketentuan pidana.

BAB V

LOKASI, PENEMUAN LOKASI, DAN HAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

(1)Lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet terdiri dari:
1. a.habitat alami;
2. b.luar habitat alami.
(2)Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami berada dalam Kawasan hutan dimiliki oleh pemerintah meliputi:
1. a.kawasan hutan negara;
2. b.kawasan konservasi;
3. c.Goa alam dan/atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.
(3)Sarang Burung Walet yang berada di habitat buatan diluar habitat alami meliputi:
1. a.bangunan;
2. b.rumah/gedung.
(4)Penyelenggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak dapat dilakukan pada lokasi habitat alami dan atau diluar habitat alami yang tidak diizinkan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Bupati menetapkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan.
(2)Bupati mendelegasikan kewenangan menetapkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan Daerah.
(3)Penetapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan fungsi dan peruntukkan kawasan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana detail tata ruang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan untuk lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan setiap Orang dan/atau sekelompok Orang yang menemukan lokasi Sarang Burung Walet dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.
(2)Bupati mendelegasikan penetapan penemu lokasi melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan Daerah.

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan penetapan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap Orang dan/atau sekelompok Orang harus melaporkan kepada Bupati.
(2)Laporan Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melaporkan penemuan terlebih dahulu kepada kepala desa/lurah dan camat pada wilayah administratifnya.
(3)Kepala desa/lurah dan camat memberikan surat keterangan atas penemuan lokasi Sarang Burung Walet kepada Orang yang menemukannya.
(4)Sebelum diberikan surat keterangan, kepala desa/lurah dan camat atas izin Bupati melakukan pemeriksaan/penelitian langsung ke Lapangan untuk membuat terang kebenaran temuan.
(5)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengajuan permohonan penetapan kepada Bupati.

Pasal 9

Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan hak untuk mengelola dan mengusahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Sarang Burung Walet yang berada pada kawasan hutan lindung atau hutan desa yang ditetapkan atas usulan Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan oleh masyarakat disekitar hutan Sarang Burung Walet dalam kawasan hutan yang berada dalam penguasaan masyarakat adat yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah hak Pengelolaan dan Pengusahaannya ada pada Komunitas Masyarakat Adat setempat.
(2)Masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya akan diakui selama masih ada dan dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017