DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017

Nomor: 26
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, yang meliputi : ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, objek dan subjek izin, perizinan, penolakan pemberian izin, hak dan kewajiban, pengawasan, sanksi terhadap pelanggaran, penyidikan, ketentuan pidana, sengketa peralihannya, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet belum menjamin legalitas tindakan pemerintah dan belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di daerah serta belum memberikan kemudahan persyaratan yang harus dipenuhi bagi pengusaha sarang burung walet untuk memperoleh izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
9.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
32.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
33.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts- II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (collocalia spp);
34.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1991 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pejabat adalah pejabat pada lingkungan pemerintahan kabupaten Kotabaru yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan dan mengurusi bidang-bidang tertentu dari pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet di daerah.
6.Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
7.Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang secara alami.
8.Diluar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
9.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11.Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12.Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
13.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
14.Gedung adalah yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15.Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet di daerah adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang atau badan untuk mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet.
16.Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang- layang yang termasuk dalam marga Collocalia yang tidak dilindungi undang-undang.
17.Dampak Lingkungan pemanfaatan dan budidaya sarang Burung Walet adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lainnya, pencemaran limbah padat, bau, dan gangguan suara atau bunyi.
18.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
19.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL- UPL.
20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
21.Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup secara teratur, tunduk pada hukumnya sendiri, mempunyai pemerintahan (kepala/ketua masyarakat adat dan pembantu-pembantunya), dan mempunyai harta materil dan immaterial.
22.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk membina serta mengawasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
(2)Tujuan Peraturan daerah ini adalah ;
1. a.menjaga kelestarian habitat dan populasi Burung Walet;
2. b.meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet; dan
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet berada pada habitat alami dan habitat buatan.
(2)Habitat alami Burung Walet dapat berupa Goa alam atau tebing bebatuan.
(3)Kawasan Sarang Burung Walet pada habitat alami berupa :
1. a.kawasan hutan negara;
2. b.kawasan hutan konservasi; dan
3. c.kawasan hutan desa atau kawasan yang merupakan hak masyarakat adat setempat yang dibenarkan oleh Pemerintah Daerah keberadaannya.
(4)Habitat buatan Burung Walet dapat berupa bangunan gedung atau sejenisnya.
(5)Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan tentang Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan memperhatikan pada fungsi bangunan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 4

(1)Bupati menetapkan lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan.
(2)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memperhatikan fungsi dan peruntukkan kawasan yang telah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang Kategori kawasan untuk lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Setiap orang atau sekelompok orang yang menemukan lokasi sarang Burung Walet dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b harus melaporkan kepada Bupati.
(2)Laporan Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melaporkan penemuan terlebih dahulu kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat pada wilayah administratifnya.
(3)Kepala Desa/Lurah dan Camat memberikan surat keterangan atas penemuan Lokasi sarang Burung Walet kepada orang yang menemukannya.
(4)Sebelum diberikan surat keterangan, Kepala Desa/Lurah dan Camat atas izin Bupati melakukan pemeriksaan/penelitian langsung ke Lapangan untuk membuat terang kebenaran temuan.
(5)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengajuan permohonan penetapan kepada Bupati.

Pasal 6

(1)Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan hak prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Sarang Burung Walet yang berada pada kawasan hutan lindung atau hutan desa yang ditetapkan atas usulan pemerintah daerah hanya dapat dilakukan oleh masyarakat disekitar hutan.
(3)Sarang Burung Walet dalam kawasan hutan yang berada dalam penguasaan masyarakat adat yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah hak Pengelolaan dan Pengusahaannya ada pada Komunitas Masyarakat Adat setempat.
(4)Masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)hanya akan diakui selama masih ada dan dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat alami dapat dikerjasamakan dengan pihak koperasi setempat atau badan hukum lainnya dengan persetujuan Bupati.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 8

(1)Objek izin adalah pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pada lokasi usaha dalam wilayah daerah.
(2)Subjek izin adalah orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet termasuk kelompok masyarakat adat.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet di daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
(2)Bupati menunjuk Instansi Daerah yang lingkup tugas dan kewenangannya mencakup bidang pelayanan perizinan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet untuk menerbitkan izin.

Pasal 10

Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku juga terhadap orang atau badan yang telah dan/atau sedang melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada bangunan yang sudah ada.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2022