DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Pemekaran Kecamatan Pulaulaut Utara dan Pembentukan Kecamatan Pulaulaut Sigam Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pemekaran Kecamatan Pulaulaut Utara; Pembentukan Kecamatan Pulaulaut Sigam; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa persyaratan dad aspek jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah kerja, batas usia minimal dan sarana/prasarana pemerintahan yang ada, dinilai telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, untuk dilakukan pemekaran terhadap Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru dan membentuk Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kecamatan Pulaulaut Utara dan Pembentukan Kecamatan Pulaulaut Sigam Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru; f PARAF Pin 4 PARARSA Stithai (Ma Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN PULAU LAUT UTARA DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KOTABARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5.Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten.
6.Pemekaran Kecamatan adalah pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih
7.Batas wilayah kecamatan adalah pemisah wilayah kerja administrasi dan kewenangan kecamatan dengan kecamatan lain.
8.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II

PEMEKARAN KECAMATAN PULAULAUT UTARA

Pasal 2

Kecamatan Pulaulaut Utara dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu "Kecamatan Pulaulaut Utara" dan "Kecamatan Pulaulaut Sigam".

Pasal 3

(1)Wilayah Kecamatan Pulaulaut Utara sebelum pemekaran meliputi
1. a.Nama Ibukota : Dirgahayu
2. b.Jumlah Penduduk : 92.115 Jiwa
3. c.Luas Wilayah : 133,75 Km 2 .
(2)Jumlah Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Pulaulaut utara sebelum pemekaran sebanyak 21 (dua puluh satu) desa terdiri dari :
1. a.Desa Megasari;
2. b.Desa Sebelimbingan;
3. c.Desa Gunungsari;
4. d.Desa Stagen;
5. e.Desa Gunung Ulin;
6. f.Desa Sungai Taib; Desa Semayap;
7. h.Desa Dirgahayu;
8. i.Desa Rampa; J. Desa Sebatung;
9. k.Desa Hilir Muara;
  1. 1.Desa Batuah;
10. m.Dcsa Baharu Utara;
11. n.Desa Tirawan;
12. o.Desa Gedambaan;
13. p.Desa Sarang Tiung;
14. q.Desa Sigam;
15. r.Kelurahan Kotabaru Hulu;
16. s.Kelurahan Baharu Selatan;
17. t.Kelurahan Kotabaru Tengah; dan
18. u.Kelurahan Kotabaru Hilir.
(3)Batas Wilayah Kecamatan Pulaulaut Utara sebelum pemekaran meliputi :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Makassar;
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulaulaut Tengah;
3. c.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulaulaut Timur; dan
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Laut.

Pasal 4

(1)Wilayah Kecamatan Pulaulaut Utara setelah pemekaran meliputi :
1. a.Nama Ibukota : Dirgahayu
2. b.Jumlah Penduduk : 52.811 Jiwa
3. c.Luas Wilayah : 96,88 Km 2 .
(2)Jumlah Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Pulaulaut utara setelah pemekaran sebanyak 10 (sepuluh) desa terdiri dari :
1. a.Desa Megasari;
2. b.Desa Sebelimbingan;
3. c.Desa Gunungsari;
4. d.Desa Stagen;
5. e.Desa Gunung Ulin;
6. f.Desa Sungai Taib;
7. g.Desa Semayap;
8. h.Desa Dirgahayu;
9. i.Desa Rampa; dan
10. j.Kelurahan Kotabaru Hulu.
(3)Batas wilayah Kecamatan Pulaulaut Utara setelah pemekaran meliputi :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulaulaut Sigam;
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulaulaut Tengah;
3. c.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulaulaut Timur; dan
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Laut.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAULAUT SIGAM

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 1 (satu) Kecamatan sebagai hasil Pemekaran Kecamatan Pulaulaut Utara yaitu "KECAMATAN PULAULAUT SIGAM".

Pasal 6

(1)Wilayah Kecamatan Pulaulaut Sigam yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
1. a.Nama Ibu Kota : Sigam
2. b.Jumlah Penduduk : 39.304 Jiwa
3. c.Luas Wilayah : 36,87 Km 2
(2)Jumlah Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Pulaulaut Sigam yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebanyak 11 (sebelas) desa terdiri dari :
1. a.Desa Sebatung;
2. b.Desa Hilir Muara;
3. c.Desa Batuah;
4. d.Desa Baharu Utara;
5. e.Desa Tirawan;
6. f.Desa Gedambaan;
7. g.Desa Sarang Tiung;
8. h.Desa Sigam;
9. i.Kelurahan Baharu Selatan ;
10. j.Kelurahan Kotabaru Tengah; dan
11. k.Kelurahan Kotabaru Hilir.
(3)Batas Wilayah Kecamatan Pulaulaut Sigam meliputi:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Makassar;
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulaulaut Utara;
3. c.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulaulaut Timur; dan
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Laut. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN PULAULAUT UTARA DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAULAUT SIGAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KOTABARU I. UMUM Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat, maka Pemekaran Kecamatan Pulaulaut Utara dan Pembentukan Kecamatan Pulaulaut Sigam dalam wilayah Kabupaten Kotabaru merupakan suatu keputusan yang hams segera dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalam upaya penguatan keberadaan Kecamatan Pulaulaut Sigam dan dalam rangka menindak lanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta untuk memberikan legalitas terhadap Pembentukan Kecamatan Pulaulaut Sigam, maka perlu untuk menetapkan kembali Pemekaran Kecamatan Pulaulaut Utara dan Pembentukan Kecamatan Pulaulaut Sigam dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecamatan Pulaulaut Utara merupakan kecamatan induk yang telah berdiri sejak pembentukan Kabupaten Kotabaru pada tahun 1953, serta terakhir dilakukan penataan wilayah pada tahun 2006 untuk membentuk kecamatan Pulaulaut Tengah. Cakupan 21 (dua puluh satu) Kecamatan menjadikan kecamatan Pulaulaut Utara merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak di wilayah Kabupaten Kotabaru. Dan segi jumlah penduduk dan luas wilayah juga menempatkan Kecamatan Pulaulaut Utara menjadi wilayah dengan penduduk paling padat diantara kecamatan lain. Dengan mempertimbangkan hal tersebut serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah, saat ini dipandang waktu yang cukup tepat untuk dilaksanakan pemekaran Kecamatan Pulaulaut Utara. Dengan jumlah APBD Kabupaten Kotabaru rata rata setiap tahunnya berkisar pada angka 1,8 Triliun serta anggaran kecamatan rata rata pada angka 1 miliar, Pemerintah Kabupaten Kotabaru merasa sudah saatnya dilaksanakan penataan kembali wilayah khusunya di Kecamatan Pulaulaut Utara. Kesiapan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana perkantoran terpadu untuk forum komunikasi pimpinan kecaamatan di wilayah desa Sigam serta fasilitas umum pendukung lain seperti ruang terbuka hijau, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan serta trasportasi yang memadai. Desa Sigam dipilih menjadi ibukota kecamatan selain faktor historis, tumbuh kembangnya awal pemerintahan di wilayah kotabaru beasal dari pemerintahan Raja Sigam, serta letaknya yang cukup strategis berada di tengah tengah wilayah kecamatan tersebut serta peluang dan rencana strategis pemerintah Kabupaten Kotabaru yang akan menjadikan Desa Sigam sebagai salah satu daerah unggulan dan jalur transportasi antar daerah melalui angkutan laut. Keunggulan tersebut juga didukung oleh keinginan masyarakat melalui pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk memperpendek jarak dan meningkatkan pelayanan masyarakat membuat keinginan pembentukan kecamatan Pulaulaut Sigam yang berasal dari hasil pemekaran wilayah kecamatan Pulaulaut Utara menjadi terwujud. H. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018