DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nornor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah diubah, yaitu terkait Ketentuan Umum, Lingkup pengaturan, tujuan pengelolaan sampah. penambahan pengaturan tentang jenis sampah yang dikelola dan kebijakan pengelolaan sampah, menghapus pengaturan retribusi pelayanan persampahan, mengubah ketentuan terkait sanksi administratif dan denda.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan wewenang pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat betjalan secara komprehensif terpadu, proposional, efektif, dan efesien;
c.bahwa untuk menyesuaikan kewenangan pengelolaan persampahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu penyesuaian Peraturan Daerah kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum pengaturan persampahan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/ PRT/ M/2006 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 18);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 18), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berilcut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang persampahan di daerah.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia, sisa kegiatan/usaha dan/atau proses alam yang berbentuk pada yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan,dan penanganan sampah.
8.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dan sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dan rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
11.Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
12.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional /berskala nasional.
15.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17.Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
18.Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
19.Pihak Lainnya adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
20.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
22.Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
23.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha dibidang pengelolaan sampah.
24.Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
25.Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyrakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengeutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsif efisiensi dan produktivitas.
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah.
27.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
b.penyelenggaraan pengelolaan sampah;
c.lembaga Pengelolaan Sampah;
d.hak dan kewajiban Masyarakat dan Pelaku Usaha;
e.perizinan;
f.insentif dan disinsentif;
g.kerjasama dan kemitraan;
h.anggaran dan kompensasi;
i.bentuk dan tata cara peran serta masyarakat;
j.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
k.pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan; I. larangan; dan
m.sanksi.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan :

a.mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
b.meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
e.mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah;
f.mewujudkan gerakan pengelolaan layanan persampahan dengan melibatkan semua kalangan baik pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.
1. 4.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.sampah rumah tangga.
b.sampah sejenis rumah tangga.
c.sampah spesifik. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

A KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAN

Pasal 4B

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah daerah.
(2)Kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan :
1. a.kondisi Daerah;
2. b.berpedoman pada kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.
(3)Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.arah dan kebijakan penghematan penggunaan sumberdaya alam dan pemanfaatan kembali sumber daya alam di Daerah;
2. b.target penanganan dan pengurangan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; dan
3. c.prioritas jenis sampah yang akan menjadi target penanganan dan pengurangan sampah yang meliputi sampah organik yang dapat dibuat kompos dan sampah anorganik.
(4)Dalam menetapkan kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams didasarkan pada data informasi sampah yang lengkap dan akurat dan dilaksanakan dalam satu "gerakan khas Daerah", yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
(5)Kebijakan dan strategi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, agar target pelayanan persampahan efektif dan efisien, dan terciptanya kebersihan yang menjadi sikap hidup semua pemangku kepentingan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam sinergitas pengelolaan sampah daerah-tata kelola pelaksanaan gerakan, dan perwujudan kebersihan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berilcut :

Pasal 7

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau SPA;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang ditutup;
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
(2)Penetapan lokasi TPS, TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan smpah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
(2)Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat :
1. a.target pengurangan Sampah;
2. b.target penyediaan sarana prasarana;
3. c.pengurangan dan penanganan sampah mulai TPS/TPST;
4. d.pola pengembangan kerjasama Daerah kemitraan dan partisipasi masyarakat; dan
5. c.rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.
  1. 7.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Pengangkutan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan cara :
1. a.sampah Rumah Tangga ke TPS/TPST menjadi tanggungjawab lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga;
2. b.sampah di TPS/TPST menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. c.sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dan sumber sampah sampai ke TPS/TPST menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis Sampah.
(3)Alat pengangkutan Sampah hams memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

8.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambahkan judul Paragraf yakni Paragraf Ketiga serta Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf Ketiga Pengolahan sampah

Pasal 16

(1)Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST.
(2)Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

9.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST sesuai dengan kebutuhan.
(2)Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis system Pengolahan Sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

10.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 6 (enam) pasal setelah Pasal 19 serta judul Paragraf yakni Paragraf Keempat serta sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2011