DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 57), diubah

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 5 TAHON 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan-Pasal 27 huruf g dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: · ·

Pasal 27

Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan . Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan · paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan Ijazah atau surat keterangan lulus;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (Hrna puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi 1,{epala desa;
g.dihapus; _
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum ietap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang tel~ mem1;1unyai kekuatan hukum ~etap;
k.tidak pernah mengkonsumsi/ menjadi pemakai narkoba, kecuali untuk kepentingan medis/ pengobatan atas anjuran dokter sesuai ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas berdasarkan hasil tes lulus obat-obatan berbahaya dan zat psikotropika (narkoba); (
1. 1.tidak sedang terlibat dalam kasus pidana;
m.tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik dikuatkan dengan surat pernyataan dan kesiapan mengundurkan diri bila terbukti menjadi bagian dari partai politik;
n.mengenal karakteristik, sosial dan budaya masyarakat desa setempat;
o.berbadan sehat yang dibuktikandengan surat keterangan sehat dari rumah sakit;
p.tidak pemah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; ·
q.mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk calon yang .berasal dari PNS, karyawan BUMN/BUMD, Kepala Desa definitif, BPD atau Perangkat Desa; ·
a.mendapatkan cuti dari Bupati untuk calon yang berasal dari Kepala Desa definitif yang mencalonkan kembali sebagai kepala desa (petahana/ incumbent) da
1. 2.Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berburiyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pertama kali berdasarkan peraturan daerah ini secara bergelombang pada hari, · tanggal, dan bulan yang sama pada tahun 2016 untuk desa-desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir pada tahun 2014, 2015, dan 2016.
(2)Setelah Pemilihan Kepala Desa bergelombang tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang pada hari, tanggal, dan bulan yang sama pada tahun 2019 untuk desa-desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019.
(3)Setelah Pemilihan Kepala Desa bergelombang tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Satu Kali untuk semua desa yang dilaksanakan pada hari, tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2025.
(4)Setelah Pemilihan Kepala Desa Serentak Satu Kali pada tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Satu Kali dan seterusnya dengan interval waktu masing-masing adalah 6 (enam) tahun.
(5)Dalam hal terjadi kepala desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun maka dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Untuk meng1s1 kekosongan jabatan Kepala Desa, diangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif sesua1 peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Ketentuan Pasal 54 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 55 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 13 Juni 2017 Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 12 Juni 2017 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, TTD. NURHIDAYAH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, TTD MASRADIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT· TAHUN 2017 NOMOR: 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINS! KALIMATAN TENGAH: 2,37 /2017 slinya M, M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA I. UMUM Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang pelaksanaannya di daerah perlu diatur dalam peraturan daerah. Selanjutnya guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016 yaitu penghapusan syarat calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan perubahan terhadap Pasal 53 serta penghapusan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Daerah ·Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak satu kali. Disamping itu juga untuk penyempumaan ketentuan berdasarkan hasil evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa bergelombang di 35 (tiga puluh lima) desa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sebagai pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk pertama kalinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 ten tang Pemilihan Kepala Desa. Dengan disusunnya peraturan daerah 1n1, diharapkan dapat diselenggarakan pemilihan kepala desa secara bergelombang pada tahun 2019 dan pemilihan kepala desa secara serentak satu kali pada tahun 2025 dan seterusnya dengan tertib dan lancar serta mudah dipahami oleh semua pelaksana pemilihan kepala desa. Demikian pula penghapusan persyaratan calon kepala desa pada huruf g dari Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU- XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016 harus dilaksanakan sebagaimana undang-undang yang mengikat semua pihak yang berkepentingan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Ketentuan huruf g dari Pasal 27 dihapus dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU- XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016. Angka 2 Pemilihan Kepala Desa Serentak Satu Kali yang semula akari. dilaksanakan pada tahun 2022 digeser ke tahun 2025 dengan melihat kondisi riil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angka 3 Pasal 54 dihapus karena bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Angka4 Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 67

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…