DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Pengaturan terminal dan angkutan barang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditentukan bahwasannya salah satu persyaratan pengangkutan barang umum adalah tersedianya pusat distribusi logistik dan/ atau tempat untuk memuat dan membongkar barang, sehingga pengaturan terminal barang di daerah diperlukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Terminal Barang. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) ;
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3258);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594 );
14.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan barang di Jalan.
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TERMINAL BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;
7.Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
8.Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
9.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
10.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran;
11.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
12.Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi lainnya;
13.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
14.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
15.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum;
16.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
17.Kepala Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;
18.Ijin Bongkar Muat Barang adalah ijin untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang bagi mobil barang;
19.Tarif Angkutan Barang adalah tarif yang ditentukan antara kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan umum .
20.Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah Berat Maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
21.Jumlah Berat yang diIjinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
22.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya guna menemukan tersangka dan/atau dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Terminal Barang diselenggarakan berdasarkan asas :
1. a.manfaat;
2. b.keseimbangan;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepentingan umum.
(2)Peraturan Daerah ditetapkan dengan tujuan :
1. a.terwujudnya penyelenggaraan terminal barang yang dapat digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi secara tertib, aman dan lancar;
2. b.terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi perusahaan angkutan umum dan pengguna jasa yang melakukan kegiatan bongkar muat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi di terminal barang milik pemerintah daerah;
3. c.mengatur dan menjaga penggunaan jalan sesuai dengan daya dukung jalan berdasarkan tipe jalan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menghindari terjadinya kerusakan secara terus menerus.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah kegiatan penyelenggaraan terminal barang oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada perusahaan angkutan umum dan/ atau pengguna jasa bagi kegiatan bongkar muat barang dari kendaraan bermotor umum/ mobil barang yang beroperasi di daerah serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan angkutan barang umum yang dimiliki oleh badan usaha/swasta dan/atau perorangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TERMINAL BARANG

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan terminal barang di daerah yang dapat digunakan oleh perusahaan angkutan umum dan/atau pengguna jasa untuk melakukan bongkar muat barang dari/ke kendaraan bermotor umum/mobil barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi secara tertib, aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang lalu lintas jalan.
(2)Terminal Barang milik perusahaan angkutan umum dan/ atau Pihak Swasta wajib sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku serta tidak boleh berada di Kota Pangkalan Bun dan Kota Kumai demi mencegah kerusakan jalan kota dan mencegah kemacetan lalu lintas di kota.

BAB V

FASILITAS TERMINAL BARANG

Pasal 5

(1)Fasilitas terminal barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
(2)Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.bangunan kantor terminal;
2. b.tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
3. c.gudang atau lapangan penumpukan/penitipan barang;
4. d.tempat parkir kendaraan angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan; dan
5. e.rambu-rambu dan papan informasi;
6. f.gapura pintu masuk.
(3)Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.tempat Istirahat awak kendaraan;
2. b.fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang;
3. c.kamar kecil/toilet dan kamar mandi;
4. d.kios/ kantin;
5. e.taman;
6. f.musohlla;
7. g.pengeras suara; dan
8. h.pos keamanan/pos penjagaan.

BAB VI

PERSYARATAN BONGKAR MUAT BARANG DI TERMINAL BARANG

Pasal 6

(1)Setiap kendaraan angkutan barang umum yang akan masuk terminal barang harus dilengkapi :
1. a.surat-surat kendaraan, terdiri dari STNK dan Buku Uji Berkala;
2. b.Izin Usaha Angkutan;
3. c.Surat Muatan Barang yang dibawa;
4. d.Surat Jalan dari instansi yang berwenang;
5. e.mengikuti SOP yang berlaku pada terminal tersebut.
(2)Setiap pengemudi/ sopir kendaraan angkutan barang wajib memiliki SIM dan menunjukkannya kepada petugas terminal barang.

BAB VII

JASA PELAYANAN TERMINAL

Pasal 7

Jasa pelayanan terminal terdiri dari :

a.jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
b.jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
c.jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang; dan
d.jasa penggunaan tempat penitipan barang sementara/gudang.

Pasal 8

Perusahaan angkutan umum dan/ atau pengguna jasa yang menggunakan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib membayar retribusi berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terminal barang.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…