DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA; BAB III PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA; BAB IV KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA; BAB V UNSUR STAF PERANGKAT DESA; BAB VI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA; BAB VII KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA; BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik;
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9.Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
12.Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali;
13.Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap;
14.Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa;
15.Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa;
16.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon; 4
17.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil;
18.Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa;
19.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa;
20.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat;
21.Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis;
22.Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan;
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. d.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Mengenal dan memahami adat istiadat dan budaya setempat; 5
2. b.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Kesehatan dari Puskesmas / Rumah sakit;
3. c.menguasai program komputer yang dibuktikan dengan sertifikasi/ sertifikat komputer;
4. d.tidak pernah menjalani hukuman pidana lebih dari 4 tahun yang dibuktikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres Kotawaringin Barat;
5. e.Surat pengunduran diri bagi anggota BPD;
6. f.Surat Ijin pimpinan bagi ASN , BUMD, Perusahaan;
7. g.Surat pernyataan tidak bekerja pada instansi/ perusahaan lain setelah menjabat.
(4)Dalam hal sumber daya manusia yang ada di Desa tidak memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) seraca lengkap, maka Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati untuk memberikan persetujuan terhadap calon yang telah mendaftar untuk bisa mengikuti ujian seleksi.

Pasal 3

(1)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas :
1. a.Salinan Kartu Tanda Penduduk paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
2. b.Kartu Keluarga Nasional yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. c.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
4. d.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
5. e.Salinan Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
6. f.Salinan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
7. g.Surat Keterangan bebas narkoba;
8. h.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
9. i.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup.
(2)Contoh surat pernyataan dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6

Pasal 4

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
1. a.Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Kepala Desa melakukan penjaringan, dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat disertai hasil ujian seleksi;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. f.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
8. h.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa atau Tim menyelenggarakan ujian seleksi untuk calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Wawancara;
2. b.Ujian tertulis.

Pasal 5

(1)Materi ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari pengalaman kerja dan program kerja sesuai dengan lowongan kerja perangkat desa.
(2)Materi Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari 100 soal pilihan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan peraturan perundang-undangan. 7

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1)Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Camat dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(2)Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)membantu Camat dalam mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Camat terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
(3)Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat melalui Tim.
(4)Perangkat Desa berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(5)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c karena :
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 45 hari kerja;
5. e.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan/ atau
6. f.melanggar larangan sebagai perangkat desa.
(6)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(7)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(8)Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa rekomendasi camat berdasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. 8

Pasal 7

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Tim Kecamatan.
(2)Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam bentuk rekomendasi tertulis dari Camat.
(3)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan terkait tindakan asusila;
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat- lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB V

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 9

(1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. 9
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur staf diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 10

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

(1)Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
(3)Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…