DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 155

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III KEANGGOTAAN; BAB IV MEKANISME PEMILIHAN; BAB V PERESMIAN ANGGOTA BPD; BAB VI PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD; BAB VII ANGGOTA BPD ANTARWAKTU; BAB VII LARANGAN ANGGOTA BPD; BAB VIII KELEMBAGAAN BPD; BAB IX FUNGSI DAN TUGAS BPD; BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD; BAB XI PERATURAN TATA TERTIB BPD; BAB XII PEMBINAAN PENGAWASAN; BAB XIII PENDANAAN; BAB XIV PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN; BAB XV HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN LEMBAGA LAIN DI DESA; BAB XVI PENINGKATAN KAPASITAS; BAB XVII STAF ADMINISTRASI BPD; BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN; BAB XX KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: .Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERMUSYAWARATAN DE_SA.

Pasal 1

,TENTANG Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. BADAN
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuq dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara · pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.:eupati adalah Bupati Kotawaringin Barat~
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6.· Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang · mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan k~butuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan oe·sa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. . ·,
13.Forum Musyawarah Perwakilan adalah forum musyawarah yang dihadiri perwakilan-perwakilan secara teritori~ dengan menjamin keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotan BPD.
14.Panitia adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk memfasilitasi seluruh rangkaian proses p~ngisian keanggotaan BPD.
15.Anggaran Pendapatan ~an Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. BABII MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

a.memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.
b.melaksanakan Peraturan Menteri Dalam ··Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung clan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

(1)Anggota BPD merupakan wakit dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisianny~ dHakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Penetapan Jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
(3)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah. ganjil, paling se(iikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 {sembilan) orang.
(2)Jumlah anggota BPD s~bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan. jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai clengan 1.000 jiwa, 5 orang anggota;
2. b.jumlah penduduk lebih dari 1.000 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota; dan
3. c.jumlah penduduk lebih dari 2.000 jiwa, 9 orang anggota.
(1)Persyaratan calon anggota BPD adalah:
1. a.- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.berusia paling rendah 20 (dua puluh)- tahun pada saat dicalonkan atau mendaftar atau sudah/pernah menikah;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan . h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
8. i.tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan oleh masyarakat yang berasal dari unsur Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka, agama dan pemuka masyarakat lainnya.
(3)Anggota BPD yang dicalonkan maupun mencalonkan diri tetap melengkapi prosedur pendaftaran yang ditetapkan oleh Panitia. )

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari ~!ayah pemilihan.

Pasal 8

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa 'keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 9

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.membuat jadwal tahapan proses pengisian anggota BPD;
2. b.-mengajukan besarnya biaya pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD kepada kepala desa;
3. c.mengumukan pembukaan pendaftaran bakal calon anggota BPD;
4. d.menerima berkas usulan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan;
5. e.melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon · anggota BPD;
6. f.menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat menjadi calon;
7. g.mempersiapkan pelaksanaan mekanisme pemilihan anggota BPD, pemilihan a tau musyawarah perwakilan;
8. h.membuat berita acara penetapan hasil pengisian anggota BPD; dan
  1. 1.menyampaikan dan mengusulkan calon anggota BPD terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 10

(1)Panitia menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota dari masing-masing wilayah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
(2)Panitia melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari.
(3)Berkas persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan memenuhi persyaratan dikembalikan untuk diperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(4)Apabila bakal calon yang diusulkan dari sebuah _wilayah pemilihan tidak ada yang memenuhi persyaratan, panitia mengembalikan usulan dimaksud untuk diganti dengan ' bakal calon lain yang memenuhi syarat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(5)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD. .,.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN .. , Bagian Kesatu Ketentuan Mekanisme Pemilihan

Pasal 11

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
1. a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
2. b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
(2)Mekanisme pemilihan dilakukan dengan:
1. a.Pemilihan langsung; dan
2. b.Musyawarah perwakilan.
(3)Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh panitia..

Pasal 12

(1)Pengisian ·anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota. BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional dengan mempe~hatikan jumlah penduduk.

Pasal 13

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih yang· telah ditetapkan panitia.

Isi peraturan

Teks155PDFHirarki

Memuat teks peraturan…