Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2015
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4540);
4614);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut :
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
60.163.102.875,70 dengan rincian sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Lampiran I. 5 : Daftar piutang daerah; Lampiran I. 6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah Lampiran I. 7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I. 8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I. 9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I. 10 : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran I. 11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Membuka PDF…