DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEHATAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; BAB IV PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; BAB IV PENGELOLAAN HAK KEUANGAJ

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah;

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
1. 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Norrior 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ·2017 tentang Keuangan ·dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN. ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN · KOTAWARINGIN BARAT. BABI KETENTUAN UMUM .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kotawaringin Barat;
8.Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Kotawaringin Barat.
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.
10.Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(5)Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud ayat
(1)dilakukan pada minggu pertama bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada minggu pertama bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.

Pasal 5

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada minggu pertama bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.

Pasal 6

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat
(1)dilakukan pada minggu pertama bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(3)Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka tunjangan jabatan diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen};
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen}; dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(4)Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
1. a.masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan sampai dengan ½ (setengah) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;
2. b.masa bakti lebih dari 1 ½ (satu setengan) bulan sampai dengan dengan 2 bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan re~es kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai ·aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (Hrna) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.
(6)Perghitungan dan penetapan kemampuan keuangan daerah diatur dalam peraturan kepala daerah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan turijangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iurari. kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
(5)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…