DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 230

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Informasi Tenaga Kerja; b. Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; c. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; d. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); e. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; f. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); g. Alih Daya; h. Pengupahan; dan i. Pembinaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja di Daerah yang terencana guna terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan kebutuhan tenaga kerja dimasa yang akan datang;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam bidang ketenagakerjaan yang merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Daerah yang mencakup pelatihan kerja dan produktifas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Hubungan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6870);
15.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6843); 25
26.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47);
28.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);
29.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
30.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 712);
31.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
32.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2019 Nomor 463);
33.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1008);
34.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
35.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan daerah.
7.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9.Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Bukti Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.
10.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 11.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 12.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. 13.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. 14.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
4. 15.Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
5. 16.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
6. 17.Lembaga Pelatihan Kerja selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
7. 18.Balai Latihan Kerja yang selanjutnya di singkat BLK adalah Unit PelaksanaTeknisLingkungan Perangkat Daerah Teknis yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
8. 19.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat dengan LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
9. 20.Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. 21.Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
11. 22.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
12. 23.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
13. 24.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi Pemerintah Daerah maupun swasta rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
14. 25.Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
15. 26.Antar Kerja adalah system yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan, dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja.
16. 27.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
17. 28.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjaan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. 29.Pencari Kerja adalah Angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
19. 30.Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan Tenaga Kerja, baik dalam luar negeri.
20. 31.Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
21. 32.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
22. 33.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
23. 34.Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi pekerjaan.
24. 35.Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhimya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh danpengusaha.
25. 36.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
26. 37.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
27. 38.“Jaminan Kecelakaan Kerja” adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
28. 39.“Jaminan Kematian” adalah manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
29. 40.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan angtara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
30. 41.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
31. 42.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
32. 43.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
33. 44.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
34. 45.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan untuk digunakan bersama.
35. 46.Data Ketenagakerjaan adalah Data yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja, meliputi Data yang terkait dengan pelatihan kerja, produktivitastenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawasan Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan Data lain sesuai kebutuhan.
36. 47.Satu Data Ketenagakerjaan adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor Ketenagakerjaan untuk menghasilkan Data Ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
37. 48.Forum Satu Data Ketenagakerjaan adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Ketenagakerjaan.
38. 49.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
39. 50.Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
40. 51.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
41. 52.Tenaga Pendamping ULD Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Tenaga Pendamping adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, komitmen, kredibilitas, kompetensi, kepedulian dan kepekaan dalam memberikan informasi, konsultasi dan pelayanan mendampingi pencari kerja dan pemberi kerja dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bidang ketenagakerjaan.
42. 53.Walidata Ketenagakerjaan adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data di Kementerian Ketenagakerjaan.
43. 54.Produsen Data Ketenagakerjaan adalah unit kerja pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan data ketenagakerjaan berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan asas :

a.keterbukaan;
b.keterpaduan;
c.demokrasi;
d.persamaan hak dan keadilan sosial;
e.Kemudahan berusaha;
f.Kebersamaan;
g.Kemandirian;
h.tanpa diskriminatif; dan
i.kepastian dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pengaturan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah untuk:

a.memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi;
b.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
c.memberikan perlindungan dan Kesejahteraan kepada tenaga kerja dan keluarganya dalam mewujudkan kesejahteraan;
d.menciptakan Lapangan Kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap tenaga kerja lokal sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan daerah.
e.memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
f.memberikan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan terhadap tenaga kerja lokal sebagai Upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kemajuan daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Informasi Tenaga Kerja
b.Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
c.Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
d.Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
e.Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
f.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
g.Alih Daya
h.Pengupahan
i.Pembinaan

BAB II

INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi ketenagakerjaan dan pengembangan system pengelolaan informasi ketenagakerjaan di daerah.
(2)Pengelolaan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pengumpulan;
2. b.pengolahan;
3. c.penganalisaan;
4. d.penyimpanan;
5. e.penyajian; dan
6. f.penyebarluasan informasi ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.
(3)Informasi ketenagakerjaan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau media elektronik dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi yang mudah diakses oleh masyarakat di daerah.
(4)Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
1. a.informasi ketenagakerjaan secara umum;
2. b.informasi pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
3. c.informasi penempatan kerja dalam dan luar negeri;
4. d.informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja;
5. e.informasi hubungan industrial; dan
6. f.informasi perlindungan tenaga kerja.
(5)Perusahaan wajib melaporkan setiap informasi lowongan pekerjaan dan penempatan kerja di perusahaannya kepada Perangkat Daerah.
(6)Perangkat Daerah wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada Bupati dan DPRD untuk ditindaklanjuti dan disebarluaskan kepada masyarakat di tingka kecamatan dan kelurahan dan/atau desa.
(7)Setiap orang dilarang memungut biaya baik langsung maupun tidak langsung atas penyampaian informasi ketenagakerjaan dan penempatan tenaga kerja kepada calon tenaga kerja.

Pasal 6

(1)PTK disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi :
1. a.penduduk dan tenaga kerja;
2. b.kesempatan kerja;
3. c.pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
4. d.produktivitas tenaga kerja;
5. e.hubungan industrial;
6. f.kondisi lingkungan kerja;
7. g.pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
8. h.jaminan sosial tenaga kerja.
(2)PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.PTK Makro; dan
2. b.PTK Mikro.
(3)PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
1. a.lingkup kewilayahan Daerah; dan
2. b.lingkup sektoral.
(4)PTK Makro lingkup sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
1. a.PTK sektor; dan
2. b.PTK sub sektor.
(5)Penyusunan PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Dinas.
(6)Pemerintah Daerah dalam menyusun PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait.
(8)PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menghasilkan antara lain :
1. a.RTK Makro; dan
2. b.RTK sektoral/sub sektoral daerah.
(9)PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas lingkup :
1. a.badan usaha milik daerah; dan
2. b.perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.

Pasal 7

(1)RTK Makro sebagai hasil dari PTK Makro paling sedikit memuat informasi tentang :
1. a.persediaan tenaga kerja;
2. b.kebutuhan tenaga kerja;
3. c.neraca tenaga kerja; dan
4. d.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
(2)Arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun berdasarkan RTK.
(3)RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi.

BAB III

PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berperan mempersiapkan tenaga kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi maupun pelatihan berbasis kemasyarakat.
(2)Pelatihan kerja sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi masyarakat pencari kerja maupun pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.
(3)Pelatihan Kerja dan Pemagangan dilaksanakan berdasarkan prinsip;
1. a.berbasis pada standar kompetensi kerja
2. b.diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif
3. c.sarana Prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menjamin tercapainya standar kompetensi.
(4)Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh:
1. a.LPK Pemerintah Daerah;
2. b.LPK swasta; dan
3. c.LPK Perusahaan.
(5)LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah. Ketentuan pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja UPT Balai Latihan Kerja (BLK) diatur dalam Peraturan Bupati.
(6)LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki izin dan memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi urusan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rekomendasi Dinas.
(7)Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPK harus mempunyai persyaratan:
1. a.tersedianya tenaga pelatihan;
2. b.adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
3. c.tersedianya sarana dan prasarana Pelatihan Kerja;
4. d.tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan Pelatihan Kerja.
(8)Lembaga Pelatihan Kerja membuat dan menyampaikan laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.
(9)Dinas melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Lembaga Pelatihan Kerja.
(10)Penyelenggaraan pelatihan kerja oleh LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan sistem Pelatihan Kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia.
(11)Penyelenggara pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disablitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas dan kemampuan tenaga kerja peyandang disabilitas yang bersangkutan.
(12)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cata mendaftarkan kegiatan LPK Pemerintah Daerah dan LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan izin serta perizinan berusaha pada LPK diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pengusaha bertanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi pekerjanya.
(2)Setiap pekerja berhak memperoleh pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk mengembangkan potensi pekerja.
(3)Setiap pekerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi melalui sertifikasi uji kompetensi.

Pasal 10

(1)Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja.
(2)Pemagangan dapat dilakukan di perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
(3)Peserta pemagangan berasal dari pencari kerja dan pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.
(4)Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifiksi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
(5)Pemagangan dalam negeri dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan yang di buat secara tertulis yang diketahui dan disahkan oleh Dinas.
(6)Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta pemagangan dan penyelenggara pemagangan serta jangka waktu pemagangan.
(7)Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan berubah menjadi pekerja/ buruh pada perusahaan pemberi kerja.
(8)Dalam hal terjadi perubahan status peserta pemagangan menjadi pekerja perusahaan, Penyelenggara Pemagangan wajib memberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terhitung sejak menjadi peserta Pemagangan.
(9)Jangka waktu pemagangan dalam negeri dibatasi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian pemagangan, dan dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu yang memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam perjanjian pemagangan baru dan dilaporkan kepada Dinas.

Isi peraturan

Teks230PDFHirarki

Memuat teks peraturan…