DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

regulasi_utama

Ringkasan

1. Perencanaan; 2. perlindungan petani kelapa sawit swadaya mandiri; 3. Peran serta masyarakat; 4. Hak dan Kewajiban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhapap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, petani sawit swadaya mandiri membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri secara komprehensif, sistematik dan holistik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Sawit Swadaya Mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan lembaran Negara Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10.Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33/Permentan/ OT.140/7/2006 Tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan.
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ PL.110/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/ Permentan / OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 217);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/ OT.140/9 /2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/ Permentan/ KB.410/ 5/2016 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/ Permentan/ OT.140/ 12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15);
21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ Permentan/ OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Suistainable Palm oil Certification System/ISPO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ Permentan/ KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 735);
23.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/ SM .350/ 12 / 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI SAWIT SWADAYA MANDIRI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. -4--

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Perkebunan
9.Petani Sawit adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10.Usaha Kebun Swadaya Mandiri adalah usaha pekebun yang kebunnya dikelola sendiri oleh pekebun sesuai peraturan perundangan.
11.Pemberdayaan petani Sawit Swadaya mandiri adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih balk melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian/perkebunan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian., kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta Kelembagaan Petani/ pekebun
12.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
13.Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
14.Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh basil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
15.Peremajaan Kebun Swadaya Kelapa Sawit adalah penataan kawasan dan penanaman ulang kebun kelapa sawit yang produktivitasnya rendah, belum menggunakan benih unggul bersertifikasi (ilegitim), belum disertai bimbingan dan pendampingan serta pemanfaatan agroinput secara swadaya.
16.Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah petani dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit.
17.Pelaku Utama selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usahatani di bidang perkebunan.
18.Kelembagaan petani sawit swadaya mandiri adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dan, oleh, dan untuk petani sawit guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun kelapa sawit swadaya mandiri.
19.Kelompok Tani Sawit Swadya mandiri adalah kumpulan pekebun yang dibentuk oleh para pekebun atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
20.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dan petani/pekebun, Kelompok Tani/ pekebun, dan/atau Gabungan Kelompok Tani /pekebun yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani.
22.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dan, clan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, balk yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
23.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
24.Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dani Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana Masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani
25.Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Permberdayaan Petani sawit swadaya mandiri berdasarkan asas:

a.kemandirian;
b.kedaulatan;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan
g.efisiensi;
h.berkeadilan; dan
i.berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri bertujuan untuk:

a.meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani sawit swadaya mandiri dalam rangka mewwujudkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
b.melindungi petani sawit swadaya mandiri dani kegagalan panen dan/ resiko harga;
c.menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan petani sawit swadaya mandiri;
d.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan petani sawit swadaya mandiri;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani sawit swadaya mandiri serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yanh produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
f.memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya petani sawit swadaya mandiri.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri meliputi: a, perencanaan;

b.perlindungan petani;
c.pemberdayaan petani;
d.pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri dilakukan secara sistematis, terpadu, teraarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.daya dukung sumber daya alam lingkungan:
2. b.kebutuhan sarana dan prasarana;
3. c.kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan dan budaya setempat;
4. d.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.tingkat pertumbuhan ekonomi dan;
6. f.jumlah petani sawit swadaya mandiri;
7. g.ketersediaan lahan.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dan:
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

(1)Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani sawit swadaya mandiri.
(2)Strategi perlindungan petani sawit swadaya mandiri dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana dan sarana produksi kelapa sawit;
2. b.menjamin kepastian usaha kelapa sawit swadaya mandiri;
3. c.harga komoditas kelapa sawit mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
4. d.penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi.
(3)Strategi pemberdayaan petani kelapa sawit swadaya mandiri dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.penyediaan fasilitas pembiayaaan dan permodalan ;
5. e.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
6. f.penguatan ke1embagaan petani sawit swadaya mandiri.

Pasal 8

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani.
(2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petanisebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas terkait.
(3)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani balk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Pasal 9

Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(3)terdiri atas rencana perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI KELAPA SAWIT SWADAYA MANDIRI

Pasal 10

(1)Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sawit Swadaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan sawit Swadaya mandiri.
(2)Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sawit Swadaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Dearah mempertimbangkan:
1. a.perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga non kementerian terkait lainnya; dan
2. b.perlindungan dan pemberdayaan sawit swadaya mandiri dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…