DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang APBD Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentanglaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tabun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Petnerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 16.Feraturan Pemerintah Nomor rs Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan. Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17.Peraturan. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelblaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan. atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi- Rancangan- Peraturan- Daerah- tentang- Anggaran- Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengaj uan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23.Peraturan Menteri dalkun Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT clan_ BUPATI KOTAWAR1NGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PE'RATURAN DAERAH 16N1ANG ANGGARAN PENIJAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam_ Peraturan- Daerah ini- yang dimakaud, dengan:.

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya clisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3-. Pendapatan Daerah- adalah semua hak Daerah- yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memalcsa berdasarkan Undang-Unda.ng, dengan- tidal( mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus- disediakan- dan/atau- diberikan oleh- Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber clan bagian laba dani perusahaan daerah, bagian laba dani lembaga keuangan bank, bagian- laba atas- penyertaan modal- kepada- ba-dan- u-saha lainnya.
7.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 8, Pendapatan Transfer adalah penclapatan- yang d-idapat oleh- daerah dani transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
9.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dani Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
10.Pendapatan Transer Antar Daerah adalah yang bersumber dani Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
11.Lain-lain Pendapatan Daerah yang_ Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
12.Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dani RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah clan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalara 1 (satu) tahun anggaran.
13.Belanja Operast adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi wanfaat jangka pendek.
14.Belanja Pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15: Belanja Barang dan Ja.sa adalah: pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dani 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyaxakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna- pencapaian- sasaran prioritas daerah yang tercariturn dalam RPJMD pada SICPD terkait
16.Belanja Bunga adalah pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Belanja H-iba-h- adalah hibah beru-pa uang, barang, atau- jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mempriolitaskan pemenuhan - 50 - belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18.Belanja Bantuan Sosial adalah Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja unman pemerintedian wajib- clan urusan pernerintahan pilihan, kecuali ditentukan- lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
19.Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rariska perigadsteui asset tetisp clam aact lainnyet.
20.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak- dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
21.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dani' Pemerintah Daerah kepada- Pemerintah- Daerah- kepada pemerintah desa
22.Belanja Bagi Hasil adalah digunakan untuk menganggarkan bagji hashl kepada Pemerintah Desa yang bersumber dani pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah.
23.Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD- Tahun Anggaran 2021 berjural-ah Rp1.530.844.945.100-,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a.. Penr1sipthn Di rah

b.Belanja Daerah Rp..1.489.84.4.945.10Q Rp.1.489.844.945.100 Defisit/ Surplus Rp. 0
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp.41.000.000.000
2. 2.Pengeluaran Rp.41.000.000.000 Pembiayaan Nett° Rp.0 Sisa Lebih- Pembiayaan- Anggaran Tahun Berk-enaan- Rp0-

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1.489.844.945.100 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah), yang bersumber dan:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

11). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.270.421.367.100 (dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta t-iga ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

a.Pajak daerah,
b.Retribusi daerah;
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.200.000.000 (sembilan puluh miliar dua ratus juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diren-carrakan- sebesar Rp-.31.355-.22-5-.300- (tiga puluh- satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.626.000.000 (sebelas miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.137.240.141.800 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.181.133.178.000 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- huruf a direncanakan sebesar Rp.1.098.133.178.000 (satu triliun se-mbilan puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.000.000.000 (delapan puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.38.290.400.000 (tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangrii n rlan gan
(2)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 38.290.400.000 (tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja_ dnerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.489.844.945.100 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran bean* operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a direncanakan sebesar Rp.894.385.753.429 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar tiga rat'us delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa; C. Belanja bunga;
3. d.Belanja subsidi;
4. e.Belanja hibah; dan
5. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.555.186.702.390 (lima ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
(3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) huruf b direncanakan sebesar Rp.311.881.889.288 (tiga ratus sebelas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)..
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.294.661.751 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam tutus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.222.500.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.424.898.938.671 (empat ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas: a-. Belanja modal tanah-.
1. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
2. c.Belanja modal bangunan dan gedung.
3. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.619.800.000 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pads ayat1(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.74.632.125.065 (tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu enam puluh lima rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.176.897.017.623 (seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
(5)- Belanja modal jalan-, jaringan, dan- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.166.338.182.051 (seratus enam puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu lima puluh satu rupiah".
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan. sebesar Rp.5.411.813.932 (lima miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). Pasal. Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer seba.gaitnana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.166.560.253.000 (seratus enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagt hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.155.523.000 (dua betas miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.154.404.730.000 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)'. Pawl 12 Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.0 (not rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Penerimaan pembiayaan; dan
2. b.Pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentanglaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tabun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Petnerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 16.Feraturan Pemerintah Nomor rs Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan. Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17.Peraturan. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelblaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan. atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi- Rancangan- Peraturan- Daerah- tentang- Anggaran- Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengaj uan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23.Peraturan Menteri dalkun Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT clan_ BUPATI KOTAWAR1NGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PE'RATURAN DAERAH 16N1ANG ANGGARAN PENIJAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam_ Peraturan- Daerah ini- yang dimakaud, dengan:.

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya clisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3-. Pendapatan Daerah- adalah semua hak Daerah- yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memalcsa berdasarkan Undang-Unda.ng, dengan- tidal( mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus- disediakan- dan/atau- diberikan oleh- Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber clan bagian laba dani perusahaan daerah, bagian laba dani lembaga keuangan bank, bagian- laba atas- penyertaan modal- kepada- ba-dan- u-saha lainnya.
7.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 8, Pendapatan Transfer adalah penclapatan- yang d-idapat oleh- daerah dani transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
9.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dani Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
10.Pendapatan Transer Antar Daerah adalah yang bersumber dani Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
11.Lain-lain Pendapatan Daerah yang_ Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
12.Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dani RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah clan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalara 1 (satu) tahun anggaran.
13.Belanja Operast adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi wanfaat jangka pendek.
14.Belanja Pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15: Belanja Barang dan Ja.sa adalah: pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dani 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyaxakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna- pencapaian- sasaran prioritas daerah yang tercariturn dalam RPJMD pada SICPD terkait
16.Belanja Bunga adalah pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Belanja H-iba-h- adalah hibah beru-pa uang, barang, atau- jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mempriolitaskan pemenuhan - 50 - belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18.Belanja Bantuan Sosial adalah Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja unman pemerintedian wajib- clan urusan pernerintahan pilihan, kecuali ditentukan- lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
19.Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rariska perigadsteui asset tetisp clam aact lainnyet.
20.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak- dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
21.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dani' Pemerintah Daerah kepada- Pemerintah- Daerah- kepada pemerintah desa
22.Belanja Bagi Hasil adalah digunakan untuk menganggarkan bagji hashl kepada Pemerintah Desa yang bersumber dani pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah.
23.Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pasal 2

b.Belanja Daerah Rp..1.489.84.4.945.10Q Rp.1.489.844.945.100 Defisit/ Surplus Rp. 0
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp.41.000.000.000
2. 2.Pengeluaran Rp.41.000.000.000 Pembiayaan Nett° Rp.0 Sisa Lebih- Pembiayaan- Anggaran Tahun Berk-enaan- Rp0-

Pasal 3

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

a.Pajak daerah,
b.Retribusi daerah;
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.200.000.000 (sembilan puluh miliar dua ratus juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diren-carrakan- sebesar Rp-.31.355-.22-5-.300- (tiga puluh- satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.626.000.000 (sebelas miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.137.240.141.800 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.181.133.178.000 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- huruf a direncanakan sebesar Rp.1.098.133.178.000 (satu triliun se-mbilan puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.000.000.000 (delapan puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.38.290.400.000 (tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangrii n rlan gan
(2)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 38.290.400.000 (tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran bean* operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a direncanakan sebesar Rp.894.385.753.429 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar tiga rat'us delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa; C. Belanja bunga;
3. d.Belanja subsidi;
4. e.Belanja hibah; dan
5. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.555.186.702.390 (lima ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
(3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) huruf b direncanakan sebesar Rp.311.881.889.288 (tiga ratus sebelas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)..
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.294.661.751 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam tutus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.222.500.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.424.898.938.671 (empat ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas: a-. Belanja modal tanah-.
1. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
2. c.Belanja modal bangunan dan gedung.
3. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.619.800.000 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pads ayat1(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.74.632.125.065 (tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu enam puluh lima rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.176.897.017.623 (seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
(5)- Belanja modal jalan-, jaringan, dan- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.166.338.182.051 (seratus enam puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu lima puluh satu rupiah".
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan. sebesar Rp.5.411.813.932 (lima miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). Pasal. Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer seba.gaitnana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.166.560.253.000 (seratus enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagt hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.155.523.000 (dua betas miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.154.404.730.000 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)'. Pawl 12 Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.0 (not rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Penerimaan pembiayaan; dan
2. b.Pengeluaran pembiayaan.