DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

a. Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup; b. Kemitraan Pekebun kelapa sawit dengan Perusahaan Perkebunan; c. Mutu TBS dan Grading Kelapa Sawit; d. Pengangkutan TBS; e. Penimbangan dan Penetapan Berat; f. Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit di Pedagang Pengepul/Peron; g. Perijinan dan Kewajiban; h. Pembinaan dan Pengawasan; i. Penyelesaian Sengketa; j. Sanksi Administratif; k. Ketentuan Peralihan; I. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa aktifitas tata niaga tandan buah segar dikelola dengan adil, transparan dan berdaya saing akan meningkatkan nilai tambah;
c.bahwa untuk mendukung kegiatan usaha perkebunan sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat guna peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa sawit, pengepul/peron, pedagang dan pabrik kelapa sawit;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9),sebagai undang-undang;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesiallomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 85);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. -.3-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di daerah.
8.Tata Niaga Buah Kelapa Sawit adalah kegiatan produktif terkait jual beli dan distribusi hasil perkebunan buah kelapa sawit dani Pekebun kelapa sawit, Pengepul/peron ke Peru sahaan Perkebunan.
9.Kelapa Sawit adalah Tanaman Kelapa Sawit Rakyat, perkebunan di Kotawaringin Barat.
10.Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dan 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
11.Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12.Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun kelapa sawit.
13.Kelembagaan Pekebun adalah Lembaga yang ditumbuh kembangkan dan, dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.

e.Menjamin kepastian hukum dalam tata niaga TBS Kelapa Sawit, sehingga ketentuan dapat ditegakkan..

Pasal 4

Ruang lingkup Tata Niaga TBS Kelapa Sawit meliputi:

a.Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
b.Kemitraan Pekebun kelapa sawit dengan Perusahaan Perkebunan;
c.Mutu TBS dan Grading Kelapa Sawit;
d.Pengangkutan TBS;
e.Penimbangan dan Penetapan Berat;
f.Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit di Pedagang Pengepul/Peron;
g.Perijinan dan Kewajiban;
h.Pembinaan dan Pengawasan;
i.Penyelesaian Sengketa;
j.Sanksi Administratif;
k.Ketentuan Peralihan; I. Ketentuan Penutup.

BAB III

KEMITRAAN PEKEBUN KELAPA SAWIT DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Pasal 5

(1)Untuk memudahkan penjualan TBS Kelapa Sawit, pekebun kelapa sawit kelapa sawit dapat membentuk Lembaga pekebun kelapa sawitatau kelompok pekebun kelapa sawit, untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan perkebunan;
(2)Pekebun kelapa sawit dapat melakukan kemitraan dengan peron dalam bentuk perjanjian kerjasama;
(3)Pemerintah Daerah sebagai pihak yang menjamin tidak ada ketimpangan antara pihak pekebun kelapa sawit dengan peron dan/atau perusahaan perkebunan dalam melaksanakan kontrak kemitraan.
(4)Guna meningkatkan produktivitas pada Zonasi kemitraan pekebun kelapa sawit dengan peron atau perusahaan perkebunan ditetapkan berdasarkan kewilayahan kedalam 2 (dua) Zona yang terdiri Zona 1 (Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Arut Utara) dan Zona 2 (Arut Selatan, Kotawaringin Lama dan Kumai).
(5)Penetapan Zonasi kemitraan sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dikecualikan bagi pekebun atau kelompok pekebun kelapa sawit yang telah melakukan kemitraan atau kerjasama dengan perusahaan perkebunan.

Pasal 6

(1)Pabrik kelapa sawit dan/atau Peron yang ada harus memprioritaskan pembelian TBS Kelapa Sawit pekebun kelapa sawit, Lembaga pekebun kelapa sawit dan/atau kelompok pekebun kelapa sawit yang berasal dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat,
(2)Pembelian TBS Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Pabrik kelapa sawit dan/atau Peron;
(3)TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi surat keterangan asal buah.

BAB IV

MUTU TBS DANGRADING KELAPA SAWIT

Pasal 7

Mutu TBS Kelapa Sawit adalah:

a.Mutu TBS Kelapa Sawit adalah hasil penilaian terhadap keadaan fraksi buah, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah, dan mutu brondolan yang diserahkan.
b.Matang untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila ada brondolan dipiringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS Kelapa Sawit.
c.Penilaian mutu TBS Kelapa Sawit yang masuk ke pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dani pekebun kelapa sawit/kelembagaan pekebun kelapa sawit kelapa sawit, dan
d.Kualitas TBS kelapa sawit merupakan faktor utama yang hams diperhatikan dalam tata niaga TBS kelapa sawit oleh pekebun kelapa sawit dan pengusaha peron.

Pasal 8

(1)Grading mutu TBS kelapa sawit dilakukan secara bersama wakil pekebun kelapa sawit kelapa sawit dengan pedagang pengepul/ peron.
(2)Hasil Grading di pabrik disampaikan secara resmi oleh perusahaan Kelapa Sawit kepada pekebun kelapa sawit Kelapa Sawit dan kelembagaan pekebun kelapa sawit Kelapa Sawit.
(3)TBS Kelapa Sawit yang diterima di peron dan/atau pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 5-10 % dani berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik,
2. b.tandan terdiri dani buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen);
3. c.tandan tidak boleh bergagang panjang;
4. d.tidak terdapat tandan yang kosong;
5. e.tandan maupun brondolan segar harus bebas dan sampah, tanah, pasir atau benda lainnya.

BAB V

PENGANGKUTAN TBS

Pasal 9

(1)Pengangkutan produksi TBS Kelapa Sawit dengan kendaraan pengangkut harus memperhatikan daya dukung jalan yang dilalui.
(2)Dalam pengangkutan TBS Kelapa Sawit, pedagang pengepul/peron bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di jalan.
(3)Pengangkutan TBS Kelapa Sawit di perjalanan harus menggunakan jaring penutup/pengaman atau alat lain untuk menghindari jatuhnya TBS Kelapa Sawit.
(4)Terkait pengangkutan TBS akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB VI

PENIMBANGAN DAN PENETAPAN BERAT

Pasal 10

(1)Penimbangan TBS Kelapa Sawit pada pedagang pengepul/peron dilakukan dengan:
1. a.menggunakan timbangan yang masa teranya masih berlaku; dan
2. b.kapasitas timbangan harus seimbang dengan berat TBS Kelapa Sawit yang ditimbang.
(2)Penentuan berat TBS Kelapa Sawit yang ditimbang setelah posisi timbangan berhenti secara seimbang;
(3)Tempat penimbangan dapat dilakukan di kebun masyarakat dan/atau di lokasi pengepulan;
(4)Setiap timbangan pedagang wajib telah dilakukan standarisasi, kalibrasi dan/atau ditera oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

(1)Penimbangan TBS Kelapa Sawit di Peron dan Pabrik kelapa sawit dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, penimbangan pertama adalah saat kendaraan pengangkut TBS masuk bermuatan dan penimbangan kedua ketika kendaraan pengangkut TBS keluar kosong.
(2)Dani selisih timbangan kendaraan pengangkut TBS masuk bermuatan dan kendaraan pengangkut TBS keluar kosong diperoleh berat bersih TBS Kelapa Sawit.

Pasal 12

(1)Penimbangan dipedagang pengepul/peron harus disaksikan oleh pihak penjual TBS kelapa sawit.
(2)Berat bersih TBS Kelapa Sawit yang ditimbang disetujui oleh pihak terkait yang menyaksikan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…