DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN ; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK ; BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT; BAB V TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH ; BAB VI LARANGAN ; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ; BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF ; BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN ; BAB X KETENTUAN PIDANA ; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan daerah diperlukan dalam mengaturpohon pada ruang bebas pada Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk penyaluran tenaga listrik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, danhuruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pohon Pada Penyaluran Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH ICABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGATURAN POHON UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK DENGAN IRAH1V1AT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimban.g : a. bahwa untuk mewujudkan upaya upaya peningkatan mutu dan penyediaan tenaga listrik secara merata dan bermanfaat agar terwujud pelayanan ketenagalistrikan yang baik dan prima;

b.bahwa kebijakan daerah diperlukan dalam mengaturpohon pada ruang bebas pada Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk penyaluran tenaga listrik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, danhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pohon Pada Penyaluran Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5145);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530)
8. 9.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 951)
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaiman diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BAFtAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PEFtATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN POHON UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah KabupatenKotawaringin Barat.
2.Bupati adalah Bupati Kotawaringin barat.
3.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kotawaringin Barat.
4.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
5.Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
6.Pengusaha adalah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
7.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
8.Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
9.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/ atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
10.Masyarakat adalah konsumen, baik orang perorangan atau badan yang membeli tenaga listrik dani pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
11.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenaga listrikan
12.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenaga listrikan.
13.Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dani keduanya (dwi kutub).
14.Saluran Udara Tegangan Rendah selanjutnya disingkat dengan SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 Volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenaga listrikan.
15.Saluran Udara Tegangan Menengah selanjutnya disingkat dengan SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
16.Pengamanan adalah segala kegiatan, sistem dan perlengkapannya, untuk mencegah bahaya terhadap keamanan SUTT atau SUTET, keselamatan kerja dan keselamatan umum, baik yang diakibatkan oleh SUTT atau SUTET itu sendiri maupun oleh lingkungan.
17.Jarak Bebas Minimum adalah jarak terpendek antara penghantar SUTT dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan laindi sekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dani yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta juga keamanan SUTT
18.Ruang Bebas adalah ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh Jarak Bebas Minimum sepanjang surr, yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dani benda-benda dan kegiatan lainnya.
19.Lapangan Terbuka atau Daerah Terbuka adalah tanah lapang yang tidak terdapat bangunan, pohon dan kegiatan lainnya dan/ atau terdapat bangunan, pohon dan kegiatan lain yang tingginya tidak melebihi 3 (tiga) meter.
20.Daerah Dengan Keadaan Tertentu adalah daerah di dalam kota atau di luar kota yang secara permanen atau sementara dipergunakan untuk sarana pelayanan umum maupun khusus yang memerlukan ruang dengan tinggi dan kegiatan dengan jangkauan di atas permukaan tanah yang tingginya lebih dani 3 (tiga) meter, seperti daerah perumahan, darah industri/pabrik, daerah pertokoan, pasar, terminal bus/ angkutan umum, perkantoran, gudang, pepohonan, hutan, perkebunan, lalu lintas jalan/jalan raya, rel kereta biasa, penghantar kereta listrik, lalu lintas air, instalasi lain seperti jembatan besi, rangka besi penahan, saluran udara tegangan rendah (SUTR), saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), saluran udara telekomunikasi, antena radio, antena televisi.
21.Permukaan Tanah adalah permukaan tertinggi dani tanah itu sendiri, permukaan rel kereta api, permukaan jalan dan permukaan air tertinggi pada saat pasang atau banjir, yang dipergunakan sebagai patokan untuk menetapkan Jarak Bebas Minimum.
22.Penghantar adalah pilinan kawat telanjang yang dipergunakan untuk menyalurkan energi listrik.
23.Pohon adalah tumbuh-tumbuhan dengan tinggi lebih dani 3 (tiga) meter.
24.Pohon produktif adalah pohon yang tumbuh dan berkembang dengan baik serta mampu menghasilkan produk secara berkelanjutan dan secara ekonomis masih menguntungkan.
25.Pohon nonproduktif adalah pohon yang tumbuh dan berkembang dengan baik, tetapi tidak menghasilkan produk lagi atau menghasilkan produk namun secara ekonomis atau segi pengelolaan tidak menguntungkan lagi.
26.Rute adalah jalur yang dilalui oleh SUTT.
27.Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 2

(1)Pengaturan Pohon pada Ruang Bebas SUTM, Surr menganut asas:
1. a.manfaat;
2. b.optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
3. c.keamanan dan keselamatan;
4. d.kelestarian fungsi lingkungan; dan
5. e.berkelanjutan.
(2)Pengaturan Pada Ruang Bebas SUTM, SUTT bertujuan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang tentram, tertib dan aman agar pemanfaatan tenaga listrik tetap memperhatikan ketentuan keselamatan etenagalistrikan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.hak dan kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
b.hak dan kewajiban masyarakat;
c.tanggung jawab dan koordinasi pemerintah daerah;
d.larangan;
e.penggantian biaya penebangan pohon;
f.peningkatan kesadaran masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.sanksi administratif;
i.ketentuan penyidikan; dan
j.ketentuan pidana.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk memotong dan/atau menebang pohon yang menghalangi pada jarak bebas minimum atau ruang bebas SUTR, SUTM, SUTT.

Pasal 5

(1)Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib:
1. a.memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
2. b.Memberikan pelayan terhadap penyediaan listrik;
3. c.Menjamin kelancaran distribusi listrik.
(1)Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
2. b.pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
3. c.pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

Masyarakat di daerah berhak untuk:

a.mendapat pelayanan yang baik;
b.mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang balk;
c.memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
d.mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
e.mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual bell tenaga listrik.

Pasal 7

(1)Masyarakat di daerah berkewajiban :
1. a.melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
2. b.menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
3. c.memanfaatkan tenaga listrik se suai dengan peruntukannya;
4. d.membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
5. e.menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi teknis penanaman pohon pada jarak bebas minimum atau ruang bebas SUTR, SUTM, SUTT atau SUTET.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :
1. a.penyediaan dan penyebarluasan informasi pengaturan pohon pada ruang bebas SUTM, SUTT dan SUTET kepada masyarakat; dan
2. b.pengawasan dan pengendalian kegiatan pengaturan pohon pada ruang bebas SUTM, SUTT danSUTET dalam rangka mencegah berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan instansi terkait lainnya.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang di daerah dilarang :

a.menanam pohon di bawah jaringan dengan radius 3 (tiga) meter melewati jarak Bebas Minimum dan/atau Ruang Bebas SUTM, SUTT atau SUTET.
b.menanampohon yang akarnya dapat menggagu kestabilan tiang;
c.menanam pohon didaerah tiang penyangga STIR dengan radius 1 (satu) meter;
d.menanam pohon dibawah jaringan SUTR yang menyebabkan terganggunya jaringan SUTR.
e.membiarkan pohon miliknya melewati jarak Bebas Minimum, Ruang Bebas dan/atau menempel pada SUTR, SUTM, SUTT atau SUTET.
f.membiarkan pohon miliknya mengganggu jarak Bebas Minimum dan/atau Ruang Bebas SUTR, SUTM, SUIT atau SUTET.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas dan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…