APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber dani bagian laba dan perusahaan daerah, bagian laba dani lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. 7. Lain-lain Pendapatan Ashi Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hashl pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dani transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. 9. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dan.a yang bersumber dani Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. 10. Pendapatan Transer Antar Daerah adalah dana yang bersumber dani Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan ashi daerah dan pendapatan transfer. 12. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dani RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 13. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jan.gka pendek. 14. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Belanja Barang dan Jasa adalah pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dani 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait 16. Belanja Bunga adalah pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dan pemerintah daerah kepada kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 18. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 19. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 20. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya 21. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dani Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa 22. Belanja Bagi Hasil adalah bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang bersumber dani pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah. 23. Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.1.414.138.069.100 (satu triliun empat ratus empat belas milyar seratus tiga puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu seratus rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp. 1.393.013.211.900 b. Belanja Daerah Rp. 1.361.138.069.100 Surplus Rp. 31.875.142.800 c. Pembiayaan. Daerah 1. Penerimaan Rp. 21.124.857.200 2. Pengeluaran Rp. 53.000.000.000 Pembiayaan Netto Rp. (31.875.142.800) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.393.013.211.900 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga milyar tiga belas juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), yang bersumber dan: a. Pendapatan ash daerah; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(1) Pendapatan ashi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.291.482.330.100 (dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas: a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan ash daerah yang saki; (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.650.000.000 (sembilan puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.815.223.900 (tiga puluh empat milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.876.150.000 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah). (5) Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.147.140.956.200 (seratus empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.041.458.929.000 (satu triliun empat puluh satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. Pendapatan transfer antar daerah. (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.958.458.929.000 (sembilan ratus lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.000.000.000 (delapan puluh tiga milyar rupiah).
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.60.071.952.800 (enam puluh milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan hibah; b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.358.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah). (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.713.952.800 (lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.361.138.069.100 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu milyar seratus tiga puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja operasi; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer.
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.957.393.520.872 (sembilan ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja bunga; d. Belanja hibah; dan e. Belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.574.204.679.621 (lima ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.347.182.232.656 (tiga ratus empat puluh tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah). (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.717.608.595 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.639.000.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.246.546.432.328 (dua ratus empat puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja modal tan.ah. b. Belanja modal peralatan dan mesin. c. Belanja modal gedung clan bangunan. d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan e. Belanja modal aset tetap lainnya; (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.381.008.500 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ribu lima ratus rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.078.392.819 (lima puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.86.531.734.341 (delapan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.99.494.914.118 (sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu seratus delapan belas rupiah). (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.060.382.550 (satu milyar enam puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.559.675.000 (empat milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.152.638.440.900 (seratus lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja bagi hasil; dan b. Belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.684.632.000 (tiga belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.138.953.808.900 (seratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.31.875.142.800 (tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.
Membuka PDF…