Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2018
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
1. perubahan terkait ketentuan umum; 2. perubahan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi.
1. perubahan terkait ketentuan umum; 2. perubahan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2 Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1) Usaha Pembenihan Rp.150.000,/
2) Usaha Pembesaran Ikan di Air Tawar
3) Usaha Pembesaran Ikan di Air Payau
4) Usaha Pembesaran Ikan di Laut
b.
Izin Usaha Perikanan (IUP) Rp.150.000,-/ Perusahaan/ perorangan 3 Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 31 Oktober 2018 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, TTD NURHIDAYAH Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 1 November 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, TTD SUYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 14 NOMOR REGISTER PAERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:14,102/2018 / Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEP AGIAN HUKUM, WAHJU WIDIASTUTI, S.H., LL.M NIP. 19690112 199903 2 005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN I. UMUM Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi Izin Usaha Perikanan. Regulasi yang dilakukan pemerintah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah kewenangan di bidang kelautan dan perikanan tangkap yang semula di pemerintah kabupaten/ kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Begitu pula dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor : 188.34-5467 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR: 83
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)