DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Nama, objek, dan subjek pajak; 2. Dasar pengenaan tarif, perhitungan dan wilayah pemungutan; 3. Tata cara pemungutan pajak; 4. Masa pajak, tahun pajak dan saat pajak terutang; 5. Surat tagihan pajak; 6. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak; 7. Keberatan dan banding; 8. Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; 9. Pengembalian kelebihan pembayaran; 10. Pembukuan dan pemeriksaan; 11. ketentuan khusus; 12. pelaksanaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, terjadi perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambnhim Lembnran Negnrn Republik- Trulonesin Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rep-ublik Indonesia rtiomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neara 1111;1., indoncsia Tahurt 2011 Noxuor 5:612 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ciitibah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 215 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonebia Tabun 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dani Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nnmor 4n5n);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Balk Penanggung Pajak, (-inn Pprrihpri:41-1 Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonPsin Tahun 900s Nomor 140, Tarrihnhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1 9S3 tentang Pelnksannan Kitnh Uncinnw-Uncinng Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15.Peraturan Pemerintah 1Nornor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik indoncsia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Um= dan Tata Cara Pemungutan Pajak Dnerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17.P-eraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Ileraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 2.1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Ketiangan Dnernh ;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan. dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAL9 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWAR1NGIN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET BAB KETENTUAN UMUM Pa.sa.I I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas cAnnorni clan nwns pembantunn den gnn prinsip °tom-3mi seluas-luasnya dalam sistetn dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kawanangan dacrah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 5, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan mengelola pendapatan daerah.
7.Pejabat adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbaras, Perseroan Korn2ndit.er, Perseroan lainnya, Pindp.-n Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, F'erkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
9.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutan.g oleg orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa herdasarkan uncinng-rinchTmg, dengan tida.k rnendapatko-n imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Pajak Sarane Burune \Valet adalah pajak alas keeiatan pengambilan dani atau pengusahaan sarang burung Walet.
11.Buruncr WQ1et adalah stwq yang temiasuk Marga Collocacia, yaitu Collocacio_ Fuchliap Haga, Collocacia Mazina, Collocasia Esculanta, danCollocacia Linchi.
12.Subjek Nak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Polak.
13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pemba_yar pajak, pernotong pajak, clan pernungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturaan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
14.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Rupntipnling Inmn 3 (tign) buinn kniender, ynng menjneli dasar bagi wajib pajak untuk menghitung rnenyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 16: Pemungutan adaiah suatu rangkaian kegiatan muiai dani perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau kepada Wajib serta penurnvasan penyetorannya.
17.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan Penahitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 18, Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah Ailakukan dengan earn lain Ice Kas daerah rnelalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menetukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masih. harus dibayar.
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah keleblhan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah rs, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah. Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25.Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekelirunn cif-11nm penernpnn ketentunn tertentu cinlnm Peratura.n Perundang-undkuigan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Boyar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak DaerahLebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
26.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahcen, Surat Ketetapan Pajak i I Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar, atau Terhadap Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diaiukan oleh Wajib Pajak,
27.Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak.
28.Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jurniah harga peroiehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
29.Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, men.gumpulkan, men.golah data dan atau keterangan lainnya, untuk menffuji kepatuhan penienuhan kewajiban daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta men.gumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat perang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersancYkanva.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK. PAJAK

Pasal 2

(1)Nama pajak adalah Pajak Sarang Burung Walet.
(2)Obyek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet.
(3)Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah: a.. Pengarnbilan sarang burung Walet yang tela.11 dikenakanPenerimaan Negara Bukan Pajak.
1. b.Kegiatan Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walei lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan /atau mengusahakan sarang burung Walet.
(2)Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung
(1)Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
(2)Nilai Jual sarang burung Waletsebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung Walet dengan volume sarang burung Walet.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF, PERHITUNCIAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pa-sal 4

Pasal 5

(1)Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen.).
(2)Besarnya Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalika_n tarif sebagaimana dimaksud dalain pa_sai 4 ayat
(1)dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal mi.
(3)ria.sil penerirnaan Pajak Burune Walet merupakan surnber pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah. Pasal Pajakyang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang hurting Walet.

BAB IV

TATA CARA PEW TNGT TTAN PA.TAK

Pasal 7

(1)Pernungutan Pajak tidak da-pat cliborongkan.
(2)Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pfljnk herrinsnrknn peraturnn peruncirmg-uncinngnn perpajakan.
(3)Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
(5)Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 8

(1)nainm Jarigka waktu S (lima) tahun sPsuriah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
1. a.SKPDKB apabila: 1) berdasarkan hasil pemeriksaart atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupatidalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, thaka pajak terutang dihitung secara jabatan.
2. b.SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang belum terungkap menvebabkan penambana- n jumlah pajak yang terutang;
3. c.SKPDN apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan iumlah kredit mAjak. atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2)Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dani pajak yang kurang atau terlambat dibayar dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.
(3)Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 100% (seratus persen) dani jumlah pajak kurang bayar.
(4)Jika waiib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan tidak dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3).
(5)Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat
(1)huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dani pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dani pajak kurang atau terlambat dibayar dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.

Pasal 9

Tntn cam penvnmpainn (inn pengisinn SPTPD, SKPD, SKPDKII, SKPDKB, SKP- DKBT serta dokumen lain yang dipersarnakan sebagaimana dimaksud pasa17 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah 1 (satu) tahun kalender setelah pengambilan sarang burung Walet.

Pasal 11

Pajak Terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pcngambila.n sarong burung Walet.

Pasal 12

(1)Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelz-16, benar dan lengkap sert.a. dilanda Langani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
(3)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams disampaikan kepada Bupatiselambat-iarnbatnya 15 belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
(4)Bentuk, isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…