Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.470.647.600.000,00 bertambah sejumlah Rp. 8.731.025.000,00 sehingga menjadi Rp.1.519.378.625.000,00
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SALINAN 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 mencakup : Program dan kegiatan dalam rangka mengatasi dampak dari suatu kebijakan pemerintah dan atau krisis keuangan, ekonomi, dan energi yang dapat menyebabkan turunnya derajat kemakmuran masyarakat. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lain-lain. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh krisis sosial, seperti konflik sosial, kerusuhan dan lain-lain. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh ulah/perbuatan manusia, seperti musibah kebakaran, musibah transportasi (laut, udara dan darat) dan lain- lain. Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagaiberikut: bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal, 29 Agustus 2019 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M NIP. 19690112 199903 2 005 NURHIDAYAH Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 15 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 16, 81/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal, 29 Agustus 2019 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT SEKRETARIS DAERAH SUYANTO TTD TTD PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 I UMUM Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019 serta kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Perubahan APBD disusun atas dasar :
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…