(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efekstifitas pengedalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 30 Nopember 2018 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, ttd. NURHIDAYAH Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 3 Desember 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ttd. SUYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR : 16 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 26,123/2018 Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA SAGIAN HJJKUM, WAHJU WIDIASTUT , SH, LL.M NIP. 19690112 199903 2 005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Kegiatan Pos dan telekomunikasi di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peran yang penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan disegala bidang, karenanya pembinaan Pos dan Telekomunikasi menjadi kewajiban pemerintah yang berakibat pula dengan penyiapan pelayanan umum terhadap sarana, prasarana dan fasilitas Pos dan telekomunikasi serta penyiapan perangkat peraturan perundang - undangannya. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam penataan, pembinaan kegiatan Pos dan telekomunikasi oleh pemerintah Daerah Kabupaten sebagai daerah otonom. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya perlu dirumuskan suatu Peraturan Daerah sebagai implementasi dani Undang - undang Nomor. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah denagan Undang - undang Nomor. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Retibusi penyelenggaraan Pos dan telekomunikasi digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, pembinaan sumber daya alam, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. II. PASAL DEMI PASAL
1.Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Contoh perhitungan Retribusi Sebuah Menara telekomunikasi bersama berdiri di wilayah Kab. Kotawaringin Barat Sebagai Berikut : Jumlah kunjungan kemenara Telekomunikasi per Tahun 82 x 2 kali =164 kali.
Jumlah menara 82 pengawasan terhadap masing-masing menara 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas kesetiap menara 8 orang 2tim (1 tim 4 orang) dan melakukan pengawasan terhadap 3-4 menara perhari. Letak menara tersebar dalamkota Kabupaten maupun diluar kota dalam Kabupatenyang membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar. Pemda Kabupaten Kotawaringin Barat, menetapkan belanja barang danjasa dengan ketentuan sebagai berikut : Belanja Perjalanan Dinas : Biaya Transportasi Rp. 300.000,- /tim hari 2 Tim rp. 600.000,- Uang harian Perjalanan Dinas Rp. 177.000,- org/tim Belanja habis pakai berupa ATK Rp. 2.000.0000,-/ tahun RPMT=Jumlah indeks variabel x Tarif retribusi Jumlah variabel Atau RPMT = Hash l perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi
1.Transportasi 2 Tim 54 Hari Rp.600.000.- Rp.32.400.000,-
2.Uang Harian 8 Org 54 Hari Rp. 177.000.- Rp.76.464.000,-
3.ATK 1 Tahun Rp.2.000.000.
- Rp.2.000.000 Total Biaya Pertahun Rp.110.864.000 ,- Biaya Rata-rata tarif Rp.1.352.000,- Kemudian menggunakan Tarif variabel menggunakan pendekatan 1 mendist_ribusikan biaya rata-rata sebesar Rp.1.352.000,- ke masing-masing variabel sesuai indeks Variabel Indek indek Biaya Distribusi Distribusi biaya 1 2 3 4 5 (2x4 atau 3x4) Dalam Kota 0,9 Rp.1.352.000 Rp.1.216.800,- Menara Pole 0,9 Rp.1.216.800 Rp.1.095.120,- Menara 3 kaki 1 Rp.1.216.000 Rp.1.126.000,- Menara 4 kaki 1,1 Rp.1.216.000 Rp.1.337.600,- Luar Kota 1,1 Rp.1.352.000 Rp.1.487.200,- Menara Pole 0,9 Rp.1.487.200 Rp.1.338.480,- Menara 3 kaki 1 Rp.1.487.200 Rp.1.487.200 Rp.1.487.200,- Rp.1.635.920,-Menara 4 kaki 1,1 Angka 3 cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 84