DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

regulasi_utama

Ringkasan

1. ketentuan umum; 2. sistematika, isi dan uraian; 3. pengendalian dan evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 - 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
8.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. 6
10.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dani pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
17.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
19.Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dani beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

RPJMD merupakan:

a.penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; dan
b.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

(1)RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan perencanaan penganggaran.
(2)RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan kabupaten sekitar yang berbatasan.

BAB II

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 4

Sistematika RPJMD terdiri atas:

a.BAB I : Pendahuluan;
b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
d.BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f.BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
i.BAB 1X : Penutup.

Pasal 5

(1)Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Daerah mi.
(2)Perubahan terhadap ketentuan dalam BAB VI dan BAB VII dituangkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
(3)Berdasarkan hashl evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 20 Februari 2018 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, U DAYAH Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 20 Febrilari 201.8 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, MASRADIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02,08/2018.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…