DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi: a. Tata Kelola SPBE; b. Manajemen SPBE; c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; d. penyelenggara SPBE; e. percepatan SPBE; dan f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dankomunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

24.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
25.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.efektifitas;
b.keterpaduan;
c.kesinambungan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.interoperabilitas; dan
g.keamanan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan:

a.meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b.memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik;
c.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d.penyelenggara SPBE;
e.percepatan SPBE; dan
f.pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 6

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Rencana Induk SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.Rencana clan anggaran SPBE;
5. e.Proses Bisnis;
6. f.Data dan informasi;
7. g.Infrastruktur SPBE;
8. h.Aplikasi SPBE;
9. i.Keamanan SPBE; dan
10. j.Layanan SPBE.

Pasal 7

(1)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
(2)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2. b.arah kebijakan SPBE;
3. c.strategi SPBE; dan
4. d.peta rencana strategis SPBE.
(3)Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Grand Design Reformasi Birokrasi.
(4)Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(5)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan reviu 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
2. b.perubahan kebijakan strategis nasional.
(2)Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

(1)Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
(3)Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional,Bupati berkoordinasi dart dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4)Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
3. c.perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(6)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dilakukan oleh Perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan inforrnatika.

Pasal 10

(1)Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4)Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
1. a.Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.Perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Perubahan Arsitektur SPBE; atau
4. d.Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
(6)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 11

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah.

Pasal 12

(1)Pemerintah DaerahmenyusunrencanadananggaranSPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
(2)Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…