DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2018

Nomor: 28
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

1. ketentuan umum; 2. landasan, asas dan tujuan; 3. fungsi, peran dan prinsip; 4. kelembagaan koperasi; 5. pembubaran koperasi; 6. keanggotaan; 7. perangkat koperasi; 8. kegiatan usaha; 9. izin usaha dan pembukaan jaringan pelayanan; 10. pengawasan dan pembinaan; 11. pemeringkatan koperasi; 12. pendidikan dan pelatihan; 13. permodalan; 14. koperasi skala besar; 15. revitalisasi; 16. pemberdayaan; 17. perlindungan usaha; 18. kemitraan, jaringan usaha dan jaringan pelayanan; 19. peran serta masyarakat; 20. sanksi administratif; dan 21. ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab penyaluran usaha simpan pinjam kepada masyarakat sehingga menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah,;
c.bahwa pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah sehingga untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaran koperasi perlu dibentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Lembaga Bukan Bank. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 1`,Tega1 a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARTINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH LEMBAGA BUKAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah kepala daerah.
2.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Koperasi yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya bcrdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8.Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
9.Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
10.Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya disebut Anggaran Dasar adalah peraturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
11.Pengurus Koperasi adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
12.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13.Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi atau unit simpan pinjam Koperasi.
14.Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia di Daerah,
15.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
16.Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
17.Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
18.Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dani kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
19.Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf.
20.Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani a nggota.
21.Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut- turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.
22.Penggabungan Koperasi adalah adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain dengan menggunakan nama salah satu Koperasi.
23.Peleburan Koperasi adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi dengan menggunakan nama Koperasi baru.
24.Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat menjadi Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar.
25.Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq / sedekah, dan wakaf scbagai bagian dani kcgiatan Koperasi yang bersangkutan.
26.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
97.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dani usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
28.Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Koperasi dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
29.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha barn, pembinaan dan pengembangan usaha sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi lebih kuat, tangguh dan mandiri bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
30.Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku Koperasi yang secara teknis dilakukan oleh fasilitator yang berkompeten di bidangnya mulai dani perencanaan, kegiatan, mengajukan perkuatan modal terutama sekali pacla penggunaan atau pemanfaa_tan dana_ perkuatan tersebut, pengembangan usaha baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan dalam ekspansi pemasaran sehingga dapat berkembang maksimal.
31.Fasilitator adalah orang yang berkompeten di bidang pengembangan Koperasi dan memiliki kemampuan manajeriai, kreatif dalam membuat terobosan untuk melakukan pendampingan serta memberikan motivasi agar dapat mengembangkan Koperasi.
32.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang- undangan dan kebij aka n berbagai a spek keh idupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
33.Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
34.Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
35.Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dani perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi.
36.Koordinasi adalah penyesuaian pengaturan baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi.
37.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi.
38.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi,

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas azas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB III

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

a.membangan dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnva untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b.berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c.memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
d.berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5

(I) Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b.pengelolaan dilakukan secara demokratis;
c.pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d.pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
e.kemandirian.

(2)Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan prinsip:
1. a.pendidikan Perkoperasian, dan
2. b.kerjasama antar Koperasi

BAB IV

KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 6

(1)Koperasi berbentuk:
1. a.Koperasi Primer; dan
2. b.Koperasi Sektmder.
(2)Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar.
(3)Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang memiliki Anggaran Dasar.
(4)Jenis Koperasi terdiri dan:
1. a.Koperasi Simpan Pinjam;
2. b.Koperasi Konsumen;
3. c.Koperasi Produsen;
4. d.Koperasi Pemasaran; dan
5. e.Koperasi Jasa.
(5)Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau _kepentingan ekonomi Anggota.

Pasal 7

(1)Sekelonwok orang yang akan membentuk Koperasi wajib memahami:
1. a.pengertian, nilai dan prinsip Koperasi;
2. b.azas kekeluargaan;
3. c.prinsip badan hukum; dan
4. d.prinsip modal sendiri atau ekuitas.
(2)Para pendiri Koperasi wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan yang membahas semua hal yang berkaitan den gan :
1. a.rencana pembentukan Koperasi
2. b.nama Koperasi;
3. c.rancangan Anggaran Dasar Koperasi;
4. d.usaha Koperasi;
5. e.besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
6. f.pemilihan Pengurus; dan
7. g.pemilihan Pengawas.
(3)Dalam rapat pembentukan Koperasi dilakukan penyuluhan Koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh Perkoperasian baik dani Perangkat Daerah maupun Non Pemerintah.
(4)Nama Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak boleh sama dengan nama Koperasi yang telah berbadan hukum atau lembaga keuangan yang lainnya dan terdiri dani 3 (tiga) suku kata.
(5)Persyaratan pembentukan Koperasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Koperasi hams mempunyai ruang kantor yang jelas, mudah dilihat serta terpisah dengan ruang kantor lainnya. Pasal Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memuat paling sedikit:
1. a.daftar nama pendiri;
2. b.nama dan tempat kedudukan;
3. c.jenis koperasi;
4. d.maksud dan tujuan;
5. e.jangka waktu berdirinya;
6. f.keanggotaan;
7. g.jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
8. h.permodalan;
9. i.rapat anggota;
10. j.pengurus;
11. k.pengawas;
  1. 1.pengelolaan dan pengendalian;
12. m.bidang usaha;
13. n.pembagian sisa hasil usaha;
14. o.ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan P. sanksi.

Pasal 9

(1)Pengesahan akta pendirian Koperasi dapat diajukan setelah Koperasi menjadi pra-Koperasi paling singkat 6 (enam) bulan.
(2)Para pendiri Koperasi a_tau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi secara tertulis kepada Menteri melalui Notaris dengan dilengkapi surat rekomendasi dani Perangkat Daerah.
(3)Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dani Menteri.
(4)Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum Koperasi.

Pasal 10

(1)Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
(2)Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, Penggabungan, Pembagian Koperasi wajib mendapat pengesahan dani Menteri.
(3)Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.
(5)Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubah an bidang usaha, Penggabungan, Pembagian Koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.
(5)Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit.

Pasal 11

(1)Penggabungan Koperasi hanya dapat dilakukan oleh jenis Koperasi yang sama;
(2)Koperasi yang akan melakukan Penggabungan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota;
(3)Koperasi yang menerima Penggabungan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar;
(4)Terhadap Koperasi yang melakukan Penggabungan, badan hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…