DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

a. pembinaan dan pengembangan keolahragaan; b. tenaga keolahragaan; c. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; d. penyediaan dan penataan sistem pengelolaan prasarana dan sarana; e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga, dan fasilitasi festival dan olahraga rekreasi; f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; g. hak dan kewajiban masyarakat; h. partisipasi masyarakat danpelaku usaha; i. koordinasi dan kerjasama; j. pendanaan; k. sistem informasi keolahragaan; l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan; dan m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan keolahragaan di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pengelolaan sarana prasarana olahraga, sistem pendanaan, sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
c.bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu adanya pengaturan sebagai dasar hukum penyelenggaraannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan. Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
13.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
14.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan. Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1755), sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1448);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan. Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan. Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
6.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dani perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
7.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosia1.1
8.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
9.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kulifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
10.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
11.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
12.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan termasuk didalamnya olahraga Tradisional.
13.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
15.Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
16.Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selenjutnya disingkat KONI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Prestasi.
17.Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Pendidikan.
18.Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Rekreasi dan Masyarakat.
19.National Paralympic Commitee Indonesia yang selanjutnya disingkat NPCI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Disabilitas.
20.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
21.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
22.Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
23.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan keolahragaan adalah untuk:

a.mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional;
b.meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dani masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat olahraga;
c.melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga; dan
d.memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup provinsi, nasional dan internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan keolahragaan. dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
b.tenaga keolahragaan;
c.pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
d.penyediaan dan penataan sistem pengelolaan prasarana clan sarana;
e.penyelenggaraan kejuaraan olahraga, dan fasilitasi festival dan olahraga rekreasi;
f.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
g.hak dan kewajiban masyarakat;
h.partisipasi masyarakat danpelaku usaha;
i.koordinasi dan kerjasama;
j.pendanaan;
k.sistem informasi keolahragaan;
1. 1.penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan; dan
m.pencegahan dan pengawasan terhadap doping

BAB III

TENAGA KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan, meliputi:

a.olahraga pendidikan;
b.olahraga prestasi;
c.olahraga rekreasi;
d.olahraga disabilitas; dan
e.olahraga Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diselenggarakan untuk:
1. a.meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
2. b.membangun karakter yang sportif;
3. c.keterampilan olahraga; dan
4. d.mengembangkan minat dan bakat olahraga.
(2)Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(3)Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional sebagai bagian dani aktifitas pembelajaran melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi olahraga pendidikan pada satuan pendidikan berupa:
1. a.pengadaan dan bantuan prasarana serta penyediaan sarana olahraga;
2. b.pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;dan
3. c.penyelenggaraan kompetisi/kejuaraan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang melibatkan induk cabang olahraga dan dinas yang membidangi keolahragaan.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar dan mahasiswa, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTek keolahragaan melalui pemusatan pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa.
(2)Pemusatan pembinan olahraga pelajar dan mahasiswa sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi olahraga daerah melalui:
1. a.sekolah khusus olahraga; dan
2. b.pusat pembinaan dan latihan pelajar dan mahasiswa.

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah serta Bangsa/Negara.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.peningkatan kemampuan, potensi dan prestasi olahragawan; dan
2. b.peningkatan dedikasi dan loyalitas olahragawan terhadap Daerah, Bangsa/Negara.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…