DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. penyelenggaraan Beasiswa; b. jenis, persyaratan, dan seleksi; c. hak dan kewajiban; d. komponen dan besaran Beasiswa; e. pembatalan, penghentian, dan pengembalian; f. pembinaan dan pengawasan; g. penghargaan; h. peran serta Masyarakat; dan i. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beasiswa pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat di Daerah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi untuk menghadapi tantangan lokal, nasional, dan global;
c.bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan beasiswa pendidikan di Daerah, perlu pengaturan beasiswa pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Beasiswa Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10.Beasiswa Pendidikan yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah pemberian sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung oleh Peserta Didik, dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat Daerah yang mencakup Beasiswa prestasi, Beasiswa afirmasi, dan/atau Beasiswa target.
11.Penerima Beasiswa adalah Peserta Didik atau ASN yang menerima Beasiswa dari Pemerintah Daerah.
12.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13.Masyarakat adalah orang atau badan hukum dan/atau kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam penyelenggaraan Beasiswa di Daerah.
14.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

Pasal 2

(1)Maksud penyelenggaraan beasiswa pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah guna pembangunan daerah.
(2)Tujuan penyelenggaraan Beasiswa adalah:
1. a.meningkatkan akses Pendidikan yang layak, setara dan merata bagi Peserta Didik di Daerah;
2. b.meningkatkan motivasi dan semangat kepada Peserta Didik dan ASN di Daerah untuk menempuh Pendidikan sampai Jenjang Pendidikan yang tertinggi, serta mencegah dan mengatasi terjadinya putus sekolah;
3. c.memberikan penghargaan bagi Peserta Didik dan ASN yang berprestasi di Daerah; dan
4. d.menghimpun dan mendorong Masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan Daerah melalui pemberian Beasiswa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Beasiswa;
b.jenis, persyaratan, dan seleksi;
c.hak dan kewajiban;
d.komponen dan besaran Beasiswa;
e.pembatalan, penghentian, dan pengembalian;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.penghargaan;
h.peran serta Masyarakat; dan
i.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BEASISWA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Beasiswa di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
(3)Dalam menyelenggarakan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa kepada Masyarakat yang ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa.
(4)Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

(1)Jenis Beasiswa meliputi:
1. a.Beasiswa prestasi;
2. b.Beasiswa afirmasi; dan
3. c.Beasiswa target.
(2)Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk Peserta Didik yang mempunyai prestasi:
1. a.akademik;
2. b.non akademik; dan/atau
3. c.keagamaan.
(3)Beasiswa afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
1. a.Peserta Didik dari keluarga pra sejahtera;
2. b.anak dari ASN/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/prajurit Tentara Nasional Indonesia yang gugur;
3. c.penyandang disabilitas; dan
4. d.korban bencana alam, tindak pidana, dan/atau konflik sosial.
(4)Beasiswa target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk:
1. a.ASN pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi yang bekerja di lingkungan instansi Pemerintah Daerah; dan
2. b.santri.

Pasal 6

(1)Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:
1. a.umum; dan
2. b.khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Masyarakat atau ASN Daerah;
2. b.telah menyelesaikan studi jenjang sekolah menengah pertama/sederajat atau sedang menempuh studi jenjang sekolah menengah atas/sederajat untuk Beasiswa prestasi dan Beasiswa afirmasi bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan menengah atas;
3. c.telah menyelesaikan studi jenjang sekolah menengah atas/sederajat atau akan/sedang tempuh studi diploma, sarjana (S1), magister (S2), atau doktor (S3) Beasiswa prestasi dan Beasiswa afirmasi bagi Peserta Didik jenjang kuliah;
4. d.telah menyelesaikan studi jenjang diploma untuk sarjana (S1), jenjang sarjana (S1) untuk magister atau jenjang magister (S2) untuk doktor bagi Beasiswa ASN Pemerintah Daerah;
5. e.menulis dan/atau menandatangani komitmen kontribusi untuk Daerah;
6. f.melengkapi seluruh persyaratan yang disyaratkan; dan
7. g.mengisi profil diri dan formulir pendaftaran secara online.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b disesuaikan dengan jenis dan kategori beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Seleksi Beasiswa dilaksanakan melalui tahapan yang terdiri atas:

a.pendaftaran seleksi;
b.seleksi administrasi;
c.seleksi substansi/wawancara; dan
d.pengumuman hasil seleksi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tata cara seleksi Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Penerima Beasiswa berhak:

a.menerima komponen Beasiswa;
b.menggunakan Beasiswa untuk memenuhi atau menunjang biaya pendidikan dan/atau biaya pribadi; dan
c.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Penerima Beasiswa wajib:

a.menggunakan komponen Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menyampaikan laporan penggunaan biaya Beasiswa;
c.menyelesaikan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menyampaikan laporan hasil akademik pada setiap akhir semester; dan
e.berkontribusi dalam kegiatan pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…