DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30) diubah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perturan. Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9.Peraturan. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa,Taman Nasional,Taman Hutan Raya,Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentuk produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan OlahRaga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAIULAN RAICYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ICEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di pungut retribusi atas penyediaan fasilitas tempat rekreasi, Wisata dan Olahraga, yang dibangun, disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah Daerah.

2.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat Rekreasi, wisata, kios di kawasan wisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerntah Daerah.
(2)Objek Retribusi sebagaiman.a dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Tempat Rekreasi Wisata Bahari terdiri dan:
  1. 1.Pantai Kubu dan Tanjung Keluang;
  2. 2.Pantai Sungai Umbang;
  3. 3.Pantai Sungai Bakau;
  4. 4.Pantai Teluk Bogarn dan Tanjung Penghujan;
  5. 5.Pantai Keraya dan sekitarnya;
  6. 6.Pantai Sabuai dan Sekitarnya;
  7. 7.Pantai Sungai Cabang Timur;
  8. 8.Gosong Senggora,Sepagar dan Beras Basah ;
  9. 9.Kawasan Wisata Kumai.
2. b.Tempat Rekreasi Wisata Alam terdiri dan:
  1. 1.Air terjun Patih Mambang;
  2. 2.Arung Jeram Desa Riam ;
  3. 3.Danau Gatal;
  4. 4.Danau Masorayan.
3. c.Tempat Rekreasi Wisata Cagar Budaya terdiri dan:
  1. 1.Istana kuning, Mangkubumi, Pemandian putridan rumah adat Dayak Kotawaringin Barat;
  2. 2.Astana Alnulsari,Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede serta Makam Kuta Tanah;
  3. 3.Batu Petahan,Tiang Pantar.
4. d.Tempat Rekreasi Buatan dan Sarana penunjang terdiri dan:
  1. 1.Kolam Renang;
  2. 2.Water Boom;
  3. 3.Permainan outbond;
  4. 4.Klotok wisata;
  5. 5.Taman Kota Pangkalan Bun (Pangkalan Bun Park).
5. e.Kios di kawasan wisata
6. f.Tempat olahraga di daerah adalah Gedung Olahraga atau Stadion Olahraga.
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan/kunjungan,jenis layanan dan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.
(2)Struktur dan besarnya Retrib-usi di tetapkan sebagai berikut : A. Retribusi Tempat Rekreasi (untuk sekali masuk):

1.Pengunjung Rp. 5.000,-
2.Kendaraan roda dua Rp. 4.000,-
3.Kendaraan roda empat Rp. 7.000,-
4.Kendaraan Bus, Truk dan sejenisnya Rp. 20.000,- B. Retribusi penggunaan pelabuhan Pantai Kubu:
1.Kendaraan air,Kapal motor Rp. 2.000,-
2.Pengunjung Rp. 2.000,- C. dihapus. D. Retribusi Wisata masuk Kawasan: Wisata Kumai Rp. 5.000,- E. Retribusi Penggunaan Pangkalan Bun Park
1.Komersil Siang Hari Rp. 500.000,-
2.Komersil Malam Hari Rp. 750.000,-
3.Komersil Siang dan Malam Hari Rp. 1.500.000,- F. Sewa Kios obyek wisata (perbulan) Rp. 250.000,- G. Retribusi Tempat Olahraga
1.Lapangan Tenis Pasir panjang sebesar Rp 500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah)Per lapangan per hari.
2.Lapangan Olahraga Terbuka untuk keperluan Komersial sebagai berikut:

a.Komersial siang hari sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah rupiah)per hari;
b.Komersial Malam hari sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) Per hari;
c.Komersial siang dan malam hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari.
1. 3.Lapangan Olahraga tertutup untuk keperluan komersial sebagai berikut:
a.Komersial siang hari sebesarRp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)per hari ;
b.Komersial malam hari sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)per hart
c.Komersial siang dan malam hari sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)per hari.
1. 4.Lapangan olahraga Terbuka untuk keperluan non komersial sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari.
2. 5.Lapangan olahraga Tertutup untuk keperluan non komersial sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) per hari.
3. 4.Diantara Pasal 24A dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 248, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24B

(1)Pemungutan retribusi dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.SKPD yang membidangi Pariwisata;
2. b.SKPD yang membidangi Olahraga. Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di pangkalan Bun pada tanggal 26 Maret 2019 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, TTD NURHIDAYAH Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 27 Maret 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TTD SUYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05,16/2019 Salinan sesuai dengan aslinya IMPALA BAG HUKUM, WAHJU WIDIASTU SH, LL.M NIP. 19690112 199903 2 005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA I. UMUM •Sesuai ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa sumber pendapatan daerah antara lain bersumber dani Pendapatan Ash Daerah (PAD) berupa hasil retribusi daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi daerah diatur dengan peraturan daerah sebagai perwujudan atas keleluasaan daerah untuk menggali pendapatan dani sumber sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur bahwa salah satu jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memungutnya adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pelayanan tempat rekreasi, wisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dengan peraturan daerah ini dilakukan perubahan untuk yang kedua kalinya menyangkut tarif retribusi dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Ash Daerah (PAD) seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, dilakukan penyesuaian penyebutan nomenklatur SKPD teknis yang mengelola obyek retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam peraturan daerah ini ditegaskan mengenai SKPD pemungut retribusi yaitu:
  1. 1.Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban memungut retribusi tempat rekreasi; dan
  2. 2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban memungut retribusi tempat olahraga. II.PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 94

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…