(1)Pemungutan retribusi dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a.SKPD yang membidangi Pariwisata;
b.SKPD yang membidangi Olahraga.
Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di pangkalan Bun pada tanggal 26 Maret 2019 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, TTD NURHIDAYAH Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 27 Maret 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TTD SUYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05,16/2019 Salinan sesuai dengan aslinya IMPALA BAG HUKUM, WAHJU WIDIASTU SH, LL.M NIP. 19690112 199903 2 005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA I. UMUM •Sesuai ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa sumber pendapatan daerah antara lain bersumber dani Pendapatan Ash Daerah (PAD) berupa hasil retribusi daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi daerah diatur dengan peraturan daerah sebagai perwujudan atas keleluasaan daerah untuk menggali pendapatan dani sumber sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur bahwa salah satu jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memungutnya adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pelayanan tempat rekreasi, wisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dengan peraturan daerah ini dilakukan perubahan untuk yang kedua kalinya menyangkut tarif retribusi dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Ash Daerah (PAD) seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, dilakukan penyesuaian penyebutan nomenklatur SKPD teknis yang mengelola obyek retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam peraturan daerah ini ditegaskan mengenai SKPD pemungut retribusi yaitu:
1.Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban memungut retribusi tempat rekreasi; dan
2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban memungut retribusi tempat olahraga.
II.PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 94