DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 220

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengelolaan BUMD yang terdiri atas: a. kebijakan; b. tata cara penyertaan modal; c. organ dan kepegawaian; d. tata cara evaluasi; e. tata kelola perusahaan yang balk; f. perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan; g. kerjasama; h. penggunaan laba; i. penugasan Pemerintah Daerah; j. pinjaman; k. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; 1. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi dan privatisasi; m. perubahan bentuk hukum; n. kepailitan; o. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); SALINAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATUFtAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, perlu diatur pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dani Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 1101);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi dan Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pen gawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerj a dan Anggaran, Kerj a Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 88);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Peru sahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.
10.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
11.Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
12.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD, balk di dalam maupun di luar pengadilan.
13.Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.
14.Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dani campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
16.Dividen adalah bagian laba yang diperoleh dani penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada BUMD Kabupaten Kotawaringin Barat.
17.Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
18.Rencana Bisnis adalah rencana kerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
19.Rencan.a Kerja dan Anggaran adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat setiap tahun untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa yang akan datang.
20.Auditor Eksternal adalah auditor dani KAP, BPK atau OJK yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUMD.
21.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja di bawah I Direksi yang bertugas melakukan pengawasan dalam perseroan untuk menjamin bahwa segala kegiatan perusahaan berjalan sesuai peraturan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi.
22.Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dan APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dijadikan sebagai modal BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas, dan dikelola secara korporasi.
23.Anak Perusahaan adalah Perusahan yang lebih dani 50% sahamnya dimiliki oleh BUMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atau lebih dani 50% suara dalam RUPSnya dikuasai oleh BUMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atau jalannya perusahaan, pengangkatan, pemberhentian Direksi dan Komisaris dikendalikan oleh BUMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
24.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSP adalah kewajiban BUMD yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
25.Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukumnya sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
26.Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan BUMD berdasarkan asas:

a.Perencanaan;
b.Pengorganisasian;
c.Pembinaan dan Pengawasan;
d.Pertanggungjawaban;
e.Kemanfaatan Umum.

Pasal 3

Pengelolaan BUMD bertujuan :

a.mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik di Daerah maupun nasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD,
b.mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan peran BUMD;
c.mengoptimalkan peran BUMD dalam kontribusi Pendapatan Ashi Daerah;
d.mendorong investasi daerah dan menumbuh kembangkan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi;
e.mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS; memberikan arahan dan panduan bagi pemangku kepentingan dalarn pengelolaan BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengelolaan BUMD meliputi:

a.kebijakan;
b.tata cara penyertaan modal;
c.organ dan kepegawaian;
d.tata cara evaluasi;
e.tata kelola perusahaan yang balk;
f.perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
g.kerjasama;
h.penggunaan laba;
i.penugasan Pemerintah Daerah;
j.pinjaman;
k.satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
1. 1.penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi dan privatisasi;
m.perubahan bentuk hukum;
n.kepailitan;
o.penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.

BAB IV

KEBIJAKAN

Pasal 5

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam kebijakan BUMD meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 6

(1)Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada:
1. a.Perusahaan Umum Daerah (Perumda), berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
2. b.Peru sahaan Perseroan Daerah (Perseroda), berkedudukan sebagai pemegang saham.
(2)Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengarnbil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dani modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan Ulm;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dani 50 % (lima puluh persen) dani jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dani hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja BUMD;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan BUMD.
(7)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sarnpai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Setiap BUMD memiliki fokus bisnis pada bidang usaha tertentu sesuai potensi sumber daya dan potensi daerah.
(2)Fokus bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar BUMD dan diimplementasikan dalam Rencana Bisnis BUMD.

Pasal 8

(1)Sumber modal BUMD terdiri atas:
1. a.Penyertaan modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah;
4. d.Sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
1. a.Kapitalisasi cadangan;
2. b.Keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. (3 ) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
(4)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(4)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai nil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. (5 ) Nilai nil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Komposisi modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pemerintah Daerah memiliki seluruhnya atau sekurang kurangnya 51 % (lima puluh satu persen); (7 ) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan. keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks220PDFHirarki

Memuat teks peraturan…