DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 4. Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah; 5. Pembentukan Perpustakaan; 6. Standar Perpustakaan; 7. Penyelenggaraan Perpustakaan; 8. Perencanaan; 9. Layanan Perpustakaan; 10. Tenaga Perpustakaan, Pendidikan, dan Organisasi Profesi; 11. Sarana dan Prasarana; 12. Koleksi Perpustakaan; 13. Naskah Kuno; 14. Promosi Perpustakaan; 15. Kerja Sama; 16. Peran Serta Masyarakat; 17. Pembudayaan Kegemaran Membaca; 18. Pendanaan; 19. Pembinaan dan Pengawasan; 20. Larangan; 21. Penghargaan; 22. Sanksi Administratif; dan 23. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas, gemar membaca, berwawasan luas dan berdaya saing, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menjamin penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para Pemustaka;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap perpustakaan, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 195);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
10.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);
11.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 698);
12.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699).
13.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
14.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 702);
15.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 703);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
8.Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelayanan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
9.Penyelenggara Perpustakaan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi Pemerintah, Badan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk kegiatan pelayanan perpustakaan.
10.Organisasi Penyelenggara Perpustakaan yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan perpustakaan yang berada di lingkungan institusi pemerintah, badan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan perpustakaan.
11.Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.
12.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
13.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan sekolah/madrasah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.
14.Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
16.Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kabupaten.
17.Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
18.Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Desa/Kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
19.Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, Keluarga dan Pribadi.
20.Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan angkutan dalam melayani Pemustaka.
21.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
22.Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.
23.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
24.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
25.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
26.Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan di daerah.
27.Konten Lokal adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi historis tentang Kabupaten Kotawaringin Barat dan sekitarnya dalam semua aspek yang diterbitkan baik di Kabupaten Kotawaringin Barat, di wilayah kabupaten lain di Indonesia maupun diterbitkan di luar negeri.
28.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
29.Tenaga Ahli Perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi dibidang perpustakaan, yaitu kemampuan kecakapan dan pengalaman dalam bidang perpustakaan.
30.Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
31.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
32.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
33.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
34.Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain kedalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
35.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan kekhasan budaya daerah;
36.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga/instansi swasta yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
37.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
38.Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran;
g.manfaat;
h.kemitraan; dan
i.kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas layanan kepada Pemustaka;
b.meningkatkan kegemaran membaca;
c.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
d.memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat;
e.mewujudkan pengelolaan sistem berbasis teknologi informasi;
f.melindungi masyarakat dari dampak negatif media sosial; dan
g.mewujudkan perpustakaan menjadi wahana rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan meliputi:

a.hak dan kewajiban masyarakat;
b.kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah;
c.pembentukan perpustakaan;
d.standar perpustakaan;
e.penyelengaraan perpustakaan;
f.perencanaan;
g.layanan perpustakaan;
h.tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi
i.sarana dan prasarana;
j.koleksi perpustakaan;
k.naskah kuno;
l.promosi perpustakaan;
m.kerjasama;
n.peran serta masyarakat;
o.pembudayaan kegemaran membaca;
p.pendanaan;
q.pembinaan dan pengawasan;
r.larangan;
s.penghargaan;
t.sanksi administratif; dan
u.ketentuan penutup.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat di daerah yang sulit terjangkau berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(4)Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sarana prasarana perpustakaan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan sebagai pusat penelitian, dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
2. b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
3. c.mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 9

(1)Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
(2)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
(3)Perpustakaan, taman baca atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
(5)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
1. a.memiliki koleksi perpustakaan;
2. b.memiliki tenaga perpustakaan;
3. c.memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
4. d.memiliki sumber pendanaan; dan
5. e.memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional, melalui Perpustakaan Kabupaten.
(6)Syarat pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB VI

STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 10

(1)Setiap perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan;
(2)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), paling sedikit memiliki kesesuaian dengan Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas Standar :
1. a.koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
2. b.sarana dan prasarana perpustakaan;
3. c.tenaga perpustakaan;
4. d.penyelenggaraan perpustakaan; dan
5. e.pengelolaan.
(3)Pembentukan Taman Baca dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), paling sedikit memiliki :
1. a.koleksi buku Taman Baca dan koleksi buku Sudut Baca;
2. b.sarana dan prasarana Taman Baca dan Sudut Baca; dan
3. c.pengelola Taman Baca dan Sudut Baca.
(4)Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian untuk menentukan klasifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.
(5)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Perpustakaan Nasional.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…