DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.559.572.915.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp178.213.451.954,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.737.786.366.954,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
17.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34)
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 6);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
7.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
8.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
9.Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.
10.Pendapatan Transer Antar Daerah adalah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
12.Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14.Belanja Pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
15.Belanja Barang dan Jasa adalah pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait
16.Belanja Bunga adalah pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Atau Belanja Hibah merupakan belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
18.Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
19.Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
20.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
21.Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
22.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

1.Pendapatan daerah

a.Semula sebesar Rp1.500.641.519.000 (satu triliun lima ratus miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah)
b.Berkurang sebesar Rp35.296.730.000 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp1.535.938.249.000 (satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula sebesar Rp1.519.572.915.000 (satu triliun lima ratus sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)
b.Bertambah sebesar Rp148.625.181.600 (seratus empat puluh delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.668.198.096.600 (satu triliun enam ratus enam puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) Defisit setelah perubahan sebesar Rp132.259.847.600 (seratus tiga puluh dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula sebesar Rp58.931.396.000 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp142.916.721.954 (seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp201.848.117.954 (dua ratus satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 (nol rupiah) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp161.848.117.954 (seratus enam puluh satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan setelah perubahan sebesar Rp29.588.270.354 (dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula sebesar Rp288.454.257.000 (dua ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp1.736.493.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar Rp290.190.750.000 (dua ratus sembilan puluh milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp1.193.971.309.000 (satu triliun seratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) 2) Bertambah Rp39.454.376.748 (tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp1.233.425.685.748 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula sebesar Rp18.215.953.000 (delapan belas milyar dua ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) 2) Berkurang sebesar Rp5.894.139.748 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp12.321.813.252 (dua belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
1. a.Pajak daerah; 1) Semula sebesar Rp100.400.000.000 (seratus milyar empat ratus juta rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah) Jumlah pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp114.400.000.000 (seratus empat belas milyar empat ratus juta rupiah)
2. b.Retribusi daerah; 1) Semula sebesar Rp35.424.408.000 (tiga puluh lima milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) 2) Berkurang sebesar Rp701.500.000 (tujuh ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp34.722.908.000 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah)
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 1) Semula sebesar Rp15.423.916.000 (lima belas milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) 2) Berkurang sebesar Rp14.465.439.000 (empat belas milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp958.477.000 (sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula sebesar Rp137.205.933.000 (seratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) 2) Bertambah Rp2.903.432.000 (dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp140.109.365.000 (seratus empat puluh milyar seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
1. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula sebesar Rp1.096.971.309.000 (satu triliun sembilan puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp37.454.376.748 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp1.134.425.685.748 (satu triliun seratus tiga puluh empat milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula sebesar Rp97.000.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar rupiah) 2) Bertambah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp99.000.000.000 (sembilan puluh sembilan milyar rupiah)
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semula sebesar Rp656.000.000 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah) 2) Bertambah/(berkurang) sebesar Rp0 (nol rupiah) Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan sebesar Rp656.000.000 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah)
2. b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1) Semula sebesar Rp17.559.953.000 (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) 2) Berkurang sebesar Rp5.894.139.748 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan sebesar Rp11.665.813.252 (sebelas milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasi; 1) Semula sebesar Rp1.011.230.893.323 (satu triliun sebelas milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp109.304.034.299 (seratus sembilan milyar tiga ratus empat juta tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) Jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp1.120.534.927.622 (satu triliun seratus dua puluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)
b.Belanja modal; 1) Semula sebesar Rp336.644.633.577 (tiga ratus tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) 2) Bertambah Rp36.617.223.999 (tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) Jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp373.261.857.576 (tiga ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
c.Belanja tidak terduga; 1) Semula sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) 2) Berkurang sebesar Rp2.877.341.598 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) Jumlah Belanja tidak terduga Setelah perubahan sebesar Rp4.622.658.402 (empat milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah)
d.Belanja transfer; 1) Semula sebesar Rp164.197.388.100 (seratus enam puluh empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp5.581.264.900 (lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) Jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp169.778.653.000 (seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula sebesar Rp576.745.438.876 (lima ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp4.822.053.449 (empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) Jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp581.567.492.325 (lima ratus delapan puluh satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula sebesar Rp381.807.366.157 (tiga ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp77.955.436.520 (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp459.762.802.677 (empat ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
3. c.Belanja bunga 1) Semula sebesar Rp0 (nol rupiah) 2) Bertambah/(berkurang) sebesar Rp0 (nol rupiah) Jumlah belanja bunga setelah perubahan sebesar Rp0 (nol rupiah)
4. d.Belanja hibah 1) Semula sebesar Rp50.503.588.290 (lima puluh milyar lima ratus tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp26.369.759.330 (dua puluh enam milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) Jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp76.873.347.620 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah)
5. e.Belanja bantuan sosial 1) Semula sebesar Rp2.174.500.000 (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) 2) Bertambah Rp156.785.000 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp2.331.285.000 (dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah 1) Semula sebesar Rp4.082.646.957 (empat milyar delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) 2) Berkurang sebesar Rp137.252.760 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp3.945.394.197 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah)
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula sebesar Rp52.328.158.973 (lima puluh dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp16.969.424.338 (enam belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan sebesar Rp69.297.583.311 (enam puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah)
3. c.Belanja modal Gedung dan bangunan 1) Semula sebesar Rp89.440.736.804 (delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp11.967.709.556 (sebelas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan sebesar Rp101.408.446.360 (seratus satu milyar empat ratus delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula sebesar Rp182.116.148.173 (seratus delapan puluh dua milyar seratus enam belas juta seratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp8.348.759.390 (delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan sebesar Rp190.464.907.563 (seratus sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula sebesar Rp4.876.942.670 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) 2) Berkurang sebesar Rp498.175.997 (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp4.378.766.673 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah)
6. f.Belanja modal aset lainnya 1) Semula sebesar Rp3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) 2) Berkurang sebesar Rp33.240.528 (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp3.766.759.472 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah)
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.Semula sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
2. b.Berkurang sebesar Rp2.877.341.598 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp4.622.658.402 (empat milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah)
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil 1) Semula sebesar Rp13.582.441.600 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp1.329.849.200 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp14.912.290.800 (empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah)
2. b.Belanja bantuan keuangan. 1) Semula sebesar Rp150.614.946.500 (seratus lima puluh milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) 2) Bertambah Rp4.251.415.700 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp154.866.362.200 (seratus lima puluh empat milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula sebesar Rp58.931.396.000 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp142.916.721.954 (seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp201.848.117.954 (dua ratus satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)
b.Pengeluaran pembiayaan. 1) Semula sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) 2) Bertambah/(berkurang) sebesar Rp0 (nol rupiah) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah)

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula sebesar Rp58.931.396.000 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp142.916.721.954 (seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp201.848.117.954 (dua ratus satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
1. a.Pementukan dana cadangan 1) Semula sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) 2) Bertambah/(berkurang) sebesar Rp0 (nol rupiah) Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)
2. b.Penyertaan modal daerah 1) Semula sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) 2) Bertambah/(berkurang) sebesar Rp0 (nol rupiah) Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.Tidak diharapkan secara berulang;
3. c.Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
4. d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kriteria:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Target dan Indikator;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI Daftar piutang daerah;
12.Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13.Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain
14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi years);
15.Lampiran XV Daftar dana cadangan
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…