DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp1.706.438.256.000 (satu triliun tujuh ratus enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp304.342.012.283 (tiga ratus empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp2.010.780.268.283 (dua triliun sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal dua puluh lima bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6883);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
17.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34)
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 6);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
7.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
8.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
9.Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.
10.Pendapatan Transer Antar Daerah adalah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
12.Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14.Belanja Pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
15.Belanja Barang dan Jasa adalah pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait
16.Belanja Bunga adalah pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Atau Belanja Hibah merupakan belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
18.Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
19.Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
20.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
21.Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
22.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

1.Pendapatan daerah

a.Semula sebesar Rp1.653.138.029.000 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta dua puluh sembilan rupiah)
b.Bertambah sebesar Rp192.858.997.000 (seratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp1.845.997.026.000 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh enam ribu rupiah)
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula sebesar Rp1.684.438.256.000 (satu triliun enam ratus delapan puluh empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)
b.Bertambah sebesar Rp283.283.198.000 (dua ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp1.967.721.454.000 (satu triliun sembilan ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) Defisit sebesar Rp 121.724.428.000,00 (seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula sebesar Rp53.300.227.000 (lima puluh tiga milyar tiga ratus juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp111.483.015.283 (seratus sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp164.783.242.283 (seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah)
b.Pengeluaran pembiayaan Tetap sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp142.783.242.283 (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp21.058.814.283 (dua puluh satu milyar lima puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula sebesar Rp344.772.770.000 (tiga ratus empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp12.749.783.185 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar Rp357.522.553.185 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah
b.Pendapatan transfer 1) Semula sebesar Rp1.295.198.819.000 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp180.109.213.815 (seratus delapan puluh milyar seratus sembilan juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp1.475.308.032.815 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan juta tiga puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah)
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tetap sebesar Rp13.166.440.000 (tiga belas milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp13.166.440.000 (tiga belas milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
1. a.Pajak daerah; 1) Semula sebesar Rp169.100.000.000 (seratus enam puluh sembilan milyar seratus juta rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp8.500.000.000 (delapan milyar lima ratus juta rupiah Jumlah pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp177.600.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah)
2. b.Retribusi daerah; 1) Semula sebesar Rp35.687.458.000 (tiga puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp132.000.000.000 (seratus tiga puluh dua milyar rupiah) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp167.687.458.000 (seratus enam puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 1) Semula sebesar Rp4.103.212.000 (empat milyar seratus tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah) 2) Berkurang sebesar Rp(2.851.448.000) (minus dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp1.251.764.000 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula sebesar Rp135.882.100.000 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) 2) Berkurang sebesar Rp(124.898.768.815) (minus seratus dua puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp10.983.331.185 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah)
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
1. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula sebesar Rp1.201.198.819.000 (satu triliun dua ratus satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp180.109.213.815 (seratus delapan puluh milyar seratus sembilan juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp1.381.308.032.815 (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus delapan juta tiga puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah)
2. b.Transfer antar daerah Tetap sebesar Rp94.000.000.000 (sembilan puluh empat milyar rupiah) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp94.000.000.000 (sembilan puluh empat milyar rupiah)
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Hibah Tetap sebesar Rp498.000.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan sebesar Rp498.000.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
2. b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Tetap sebesar Rp12.668.440.000 (dua belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan sebesar Rp12.668.440.000 (dua belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasi; 1) Semula sebesar Rp1.157.745.064.945 (satu triliun seratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp99.724.704.282 (sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) Jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp1.257.469.769.227 (satu triliun dua ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
b.Belanja modal; 1) Semula sebesar Rp339.400.694.175 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp183.866.000.808 (seratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan rupiah) Jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp523.266.694.983 (lima ratus dua puluh tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)
c.Belanja tidak terduga; 1) Semula sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) 2) Berkurang sebesar Rp(3.000.000.000) (minus tiga milyar rupiah) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah)
d.Belanja transfer; 1) Semula sebesar Rp180.292.496.880 (seratus delapan puluh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp2.692.492.910 (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) Jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp182.984.989.790 (seratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula sebesar Rp569.268.667.617 (lima ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp13.708.706.722 (tiga belas milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp582.977.374.339 (lima ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah)
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula sebesar Rp505.244.342.925 (lima ratus lima milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp78.871.554.480 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp584.115.897.405 (lima ratus delapan puluh empat milyar seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima rupiah)
3. c.Belanja bunga Tetap sebesar Rp0 (nol rupiah) Jumlah belanja bunga setelah perubahan sebesar Rp0 (nol rupiah)
4. d.Belanja hibah 1) Semula sebesar Rp82.125.304.403 (delapan puluh dua milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat ribu empat ratus tiga rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp6.411.693.080 (enam milyar empat ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) Jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp88.536.997.483 (delapan puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah)
5. e.Belanja bantuan sosial 1) Semula sebesar Rp1.106.750.000 (satu milyar seratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp732.750.000 (tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp1.839.500.000 (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah 1) Semula sebesar Rp188.618.900 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp290.581.100 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp479.200.000 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula sebesar Rp56.087.591.301 (lima puluh enam milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp34.323.457.408 (tiga puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah) Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan sebesar Rp90.411.048.709 (sembilan puluh milyar empat ratus sebelas juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan rupiah)
3. c.Belanja modal Gedung dan bangunan 1) Semula sebesar Rp97.778.228.534 (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp77.260.111.535 (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh juta seratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp175.038.340.069 (seratus tujuh puluh lima milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah)
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula sebesar Rp175.198.223.599 (seratus tujuh puluh lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp73.731.062.732 (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan sebesar Rp248.929.286.331 (dua ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah)
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula sebesar Rp7.550.968.552 (tujuh milyar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) 2) Berkurang sebesar Rp(3.824.211.967) (minus tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh tuju rupiah) Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp3.726.756.585 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah)
6. f.Belanja modal aset lainnya 1) Semula sebesar Rp2.597.063.289 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp2.085.000.000 (dua milyar delapan puluh lima juta rupiah) Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp4.682.063.289 (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah)
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 1) Semula sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) 2) Berkurang sebesar Rp(3.000.000.000) (minus tiga milyar rupiah) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah)
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil 1) Semula sebesar Rp20.478.745.680 (dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp2.192.492.910 (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp22.671.238.590 (dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
2. b.Belanja bantuan keuangan. 1) Semula sebesar Rp159.813.751.200 (seratus lima puluh sembilan milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp160.313.751.200 (seratus enam puluh milyar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula sebesar Rp53.300.227.000 (lima puluh tiga milyar tiga ratus juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp111.483.015.283 (seratus sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp164.783.242.283 (seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah)
b.Pengeluaran pembiayaan. Tetap sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah)

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula sebesar Rp23.300.227.000 (dua puluh tiga milyar tiga ratus juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) 2) Bertambah sebesar Rp111.483.015.283 (seratus sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp134.783.242.283 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah)
2. b.Pencairan Dana Cadangan Tetap sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
1. a.Penyertaan modal daerah Tetap sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah)

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.Tidak diharapkan secara berulang;
3. c.Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
4. d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kriteria:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Target dan Indikator;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI Daftar piutang daerah;
12.Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13.Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain
14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi years);
15.Lampiran XV Daftar dana cadangan
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…