DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016; BAB III KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Petwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diserahkan Hasil Pemeriksaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Berita Acara Nomor:53/BAST/XIX.PAL/05/2017 tanggal 30 Mei 2017.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Le:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); _

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ·
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaim.ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN-PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4.Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Petwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
6.Anggota DPRO adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kotawaringin Barat;
8.Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya Perkada adalah peraturan Bupati Kotawaringin Barat;
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat; 10.Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat; 11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Petwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA.HUN ANGGARAN 2016

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja _Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan operasional;
5. e.Laporan arus kas;
6. f.Laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan · keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. l.322.594.838.557,43
b.Belanja Surplus / Defisit
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto

Pasal 4

RQ. 1.280. 948. 775.316264 Rp. 41.646.063.240, 79 Rp. 99.156.971.964,41 RQ. 40.498.000.000200 Rp. 58.658.971.964,41 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.7.308.996.842,57dengan rician sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pendapatan setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih/ ( kurang ) Rp. 1.329.903.835.400,00 RQ. l.322.594.838.557,43 Rp. 7.308.996.842,57
(2)Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.41.793.921.083,36 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih/( kurang) Rp. 1.322.742.696.400,00 Rp. 1.280. 948. 775.316,64 Rp. 41.793.921.083,36
(3)Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ (Defisit) sejumlah (Rp.34.484.924.240,79) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/ defisit setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih/( kurang) Rp. Rp. (Rp. 7.161.139.000,00 41.646.063.240, 79 34.484. 924.240, 79)
(4)Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.86.438.541,62 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih/( kurang) Rp. 99.243.410.506,03 Rp Rp. 99.156.971.964,41 86.438.541,62
(5)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.2.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 40.500.000.000,00
2. b.Realisasi Rp. 40.498.000.000,00 Selisih lebih/ ( kurang ) Rp. 2.000.000,00
(6)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.84.438.541,62 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih/( kurang)

Pasal 5

Rp 58.743.410.506,03 Rp Rp. 58.658.971.964,41 84.438.541,62 Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 99.100. 732.450,03
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp. 99.100. 732.450,03)
c.SiLPA/SiKPA Rp. 99.629.174.919,82
d.Koreksi SAL Tahun Berjalan RJ2. 675.860.285238
e.Saldo Anggaran Lebih akhir Rp. 100.305.035.205,20

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas

Pasal 7

Rp. 2.549.025.027.804,85 (RJ2. 22.978.900.687259) Rp 2.526.046.127.117,26 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Pendapatan- LO Rp. 1.321.843.083.671,05
b.Beban Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi
c.Surplus Non Operasional
d.Defisit Non Operasional Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional
e.Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
f.Pos Luar Biasa
g.Surplus/Defisit- LO

Pasal 8

(RJ2. 1.163. 739.075.446286) Rp. 158.104.008.224,19 Rp. 1.797.867.321,00 {RJ2. 2.616. 732.85 L63) (Rp. 818.865.530,63) Rp. 157.285.142.693,56 (RJ2. 117.613.913200) Rp. 157.167.528. 780,56 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari 2016 Rp. 99.147.300.758,03
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 415.502.276.810,99 C. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (Rp. 382.539.197.495,44)
d.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (Rp. 29.716.421.924,00)
e.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Rp. 64.203.284,00)
f.Saldo Kas Akhir BLUD per 31 Desember 2016 Rp. 6.735.134.841,90
g.Saldo Kas Akhir BOS per 31 Desember 2016 Rp. 1.501.480.338,38
h.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2016 Rp. 100.305.881.665,20

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Saldo Awal Ekuitas Rp. 2.310.756.145.939,47
b.Surplus/Defisit - LO Rp. 157 .167 .528. 780,56
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar =...;R:=P.;...•·----=5-=-8..;..;;.1=2=2;;..;...4..;..;5=-=2:;;..:;.-=3=-97..;;._,=2;.;;:;..3
d.Ekuitas Akhir Rp. 2.526.046.127.117,26

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…