DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; b. hak dan kewajiban masyarakat; c. SPALD; d. pemanfaatan hasil pengolahan; e. kelembagaan; f. partisipasi masyarakat dan swasta; g. kerjasama daerah; h. pendanaan; i. perizinan; j. insentif dan disinsentif; k. larangan; l. sanksi administratif danketentuan pidana; m. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan di daerah berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan deraj at kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerahmerupakan sub urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8.Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Telmis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 193);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor1323);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 / PRT/ M/ 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 456);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Air Limbah adalah air yang berasal dani suatu ptoses dalam suatu kegiatan.
8.Baku Mutu Air Linibah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dani suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
9.Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
10.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dani usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
11.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
12.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
13.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dan sumber secara kolektif ke sub- sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
14.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
15.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dan Sub-sistem Pengolahan Setempat.
16.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
17.Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, adalah penyaluran air limbah domestik dani lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
18.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
19.Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan barn atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
21.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
22.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
23.Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
24.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25.Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik
26.Enfluen adalah air buangan atau limbah buangan dani pengolahan pangan dengan biological oxygen demand (BOD) tinggi dan mengandung polutan seperti tanah, larutan alkohol, panas dan insektisida. BABII MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan air limbah domestik dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pencemaran air dan tan.ah yang diakibatkan pembuangan air limbah domestik.
(2)Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungandan berkelanjutan;
2. b.meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
3. c.meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
4. d.melindungi kualitas air baku daripencemaran air limbah domestik;
5. e.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
6. f.memberikankepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

a.Tanggun.g jawab;
b.keterpaduan
c.kehati-hatian;
d.partisipatif;
e.pencemar membayar;
f.manfaat;
g.kelestarian lingkungan hidup;
h.perlindungan sumber air;
i.kesehatan;
j.keterjangkauan;
k.keadilan;dan
1. 1.keberlanjutan.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik meliputi:
1. a.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
2. b.hak dan kewajiban masyarakat;
3. c.SPALD;
4. d.pemanfaatan hasil pengolahan;
5. e.kelembagaan;
6. f.partisipasi masyarakat dan swasta;
7. g.kerjasama daerah;
8. h.pendanaan;
9. i.perizinan;
10. j.insentif dan disinsentif;
11. k.larangan;
  1. 1.sanksi administratif danketentuan pidana;
12. m.pembinaan dan pengawasan.
(2)partisifasi swasta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, diantaranya adalah:
1. a.Mitra dan pembangunan fisik sarana dan prasarana pengelolan air limbah domestik;
2. b.Penyediaan kendaraan an.gkut sedot tinja;
3. c.lnvestasi dalam pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik;

BAB IV

'UGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

a.menyusun perencanaan SPALD di dDaerah;
b.melakukan penyelenggaraan SPALD;
c.membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
d.menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
e.melakukan pembinaan dan pengawasan penerapanSPM (standar pelayanan minimal) pengelolaan air limbah domestik;
f.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara SPALD dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
b.melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman, dan skala kawasan tertentu, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku; C. melakukan pengembangan. kelembagaan SPALD, kerjasama antar daerah, kemitraan dan/atau jejaring terkait dengan pengelolaan SPALD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d.memberikan rekomendasi teknis dan izin penyelenggaraan SPALD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
e.menetapkan persyaratan penyediaan sarana sub sistem pengolahan setempat air limbah domestik bagi permohonan IMB dan/atau penyediaan sarana IPAL,tangki septik skala komunal, dan/atau prasarana SPALD-T untuk pengesahan site plan kawasan perumahan atau permukiman dan/atau kawasan khusus.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Masyarakat mempunyai hak:

a.mendapatkan pelayanan yang layak dari penyelenggara SPALD;
b.mendapatkan informasi dan/atau pembinaan;
c.turut serta dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik;dan
d.mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 8

Masyarakat mempunyai kewajiban:

a.mengelola air limbah domestik yang dihasilkan, melalui SPALD-Satau SPALD-T;
b.membangun dan/atau menyediakan tangki septik yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku untuk penyaluran atau pengolahan air limbah domestik bagi pengguna SPALD-S;
c.membayar tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada penyelenggara SPALD.

BAB VI

SPALD

Pasal 9

SPALD diselenggarakan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.BUMD SPALD;
c.Badan Usaha SPALD;
d.Kelompok Masyarakat; dan/atau
e.Orang perorangan. BagianKedua Jenis SPALD

Pasal 10

(1)SPALDterdiridari:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan lokasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.cakupan pelayanan;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.kemiringan tanah;
6. f.permeabilitas tanah; dan
7. g.kemampuan pembiayaan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…