DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Juni 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI ; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI ; BAB IV CARA MENGUKUR TINGICAT PENGGUNAAN JASA ; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN ; BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG ; BAB IX PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ; BAB X PEMBAYARAN RETRIBUSI ; BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI ; BAB XII SANKSI ADMINISTRASI ; BAB XIII PENAGIHAN RETRIBUSI ; BAB XIV PENGAJUAN KEBERATAN ; BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ; BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN ; BAB XVII PENYIDIKAN ; BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN ; BAB XIX KETENTUAN PIDANA ; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Daerah mi.

Pasal 11

(1)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
(3)Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati melalui rapat bersama Kepala Daerah dan DPRD;

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

(1)Untuk kendaraan bermotor wajib uji masa retribusi selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pembayaran retribusi.
(2)Untuk kendaraan wajib uji emisi masa retribusi selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal pembayaran retribusi.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1)Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

BAB X

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1)Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai / lunas.
(2)Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
(4)Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
(5)Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi hams disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(6)Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dani retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(7)Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1)Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
(2)Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
(3)Tatacara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1)Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal- hal tertentu atas pokok retribusi.
(2)Pengurangan dan peringanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
(3)Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
(4)Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

(1)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dani retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2)Kendaraan habis masa uji dan tidak diuji berkala tepat pada waktunya dikenakan sanksi (denda) sesuai dengan jenis /tipe kendaraan yang diperhitungkan setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.
(3)Kendaraan habis masa uji yang dengan sengaja mengubah dan atau mengganti tanggal masa berlaku uji, baik pada buku uji maupun pada tanda samping atau sticker serta pengecatan identitas lainnya dikenakan sanksi biaya tambah sebesar 5 (lima) kali biaya pengujian.

BAB XIII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1)Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
(2)Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(3)STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
(4)Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi hams melunasi retribusi yang terutang.
(5)Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 21

(1)Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai dengan alasan- alasan yang jelas.
(3)Keberatan hams diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat penunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4)Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kek-uasaan wajib retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban mambayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021