DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Perubahan mengenai nilai penyertaan modal yang harus dipenuhi; 2. Perubahan mengenai rincian pemenuhan sisa kewajiban modal disetor; dan 3. Perubahan mengenai besaran penyertaan modal pemerintah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran NegaraRepublik I ndonesiallomor3790) ; -2
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomorl Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); -3 _
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. 13.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. 14.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4, seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (FT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6, Seri D);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 13), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten KotawaringinBarat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomorl);
16. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH. Pasal I Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 13), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
a.Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 16);
b.Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2010Nomor2);
c.Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor, Lembaran Daerah Nomor 45);
d.Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 14, Lembaran Daerah Nomor 101); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Ferseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang harus dipenuhi dari semula Rp.90.475.000.000,- (sembilan puluh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp.109.500.000.000,- (seratus sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan Tahun 2020 telah disetor sebesar Rp.53.500.000.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar Rp.56.000.000.000,- (lima puluh enarn milyar rupiah). Kabupaten Kabupaten Kabupaten Tambahan Kabupaten Tambahan
(4)Pemenuhan sisa kewajiban modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, dengan rincian:
1. a.Tahun 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
2. b.Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
3. c.Tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah);
4. d.Tahun 2024 sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah);
(5)Besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap tahunnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(6)Hasil penyertaan modal daerah berupa dividen diterima sebagai Pendapatan Ashi Daerah (PAD). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan. Bun pada tanggal 31 Agustus 2021 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TTD NURHIDAYAH Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 31 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TTD SUYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:08,49/2021 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, — BAMBANG WAHYUSUF, SH NIP. 19760904 200501 1 010 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMATAN TENGAH I. UMUM Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimana Bank-Bank Umum wajib memenuhi Modal Inti Minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) dan bagi Bank Milik Pemerintah Daerah wajib memenuhi Modal Inti Minimum tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 41 Tanggal 28 Mei 2021, dibuat Notaris Win Aditya Aribawa, SH., M.Kn menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Modal Dasar dan Modal Disetor. Dalam rangka memberikan dukungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk meningkatkan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, peningkatan Pendapatan Ash Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Sehubungan dengan hal dimaksud, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang akan disertakan dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. 2 _ II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 3

Ayat (1) Merupakan Perubahan Jumlah Modal Disetor pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang harus dipenuhi semula sebesar Rp.90.475.000.000,- (sembilan puluh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp.109.500.000.000,- (seratus sembilan milyar lima ratus juta rupiah) Ayat (2) Merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang telandipenuhi. Ayat (3) Merupakan jumlah sisa modal yang harus disetor oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Ayat (4) Merupakan pemenuhan sisa kewajiban disetor yang dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, dari tahun 2021 sarnpai dengan tahun 2024. Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 122

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…