DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebutkan Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. Pasal I Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan dan tipelogi jenis Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Inspektorat Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Inspektorat;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
8. 8.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
15. 15.Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
16. 16.Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
17. 17.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. 18.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan kelautan dan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
19. 19.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
20. 20.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
21. 21.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan Kebakaran;
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Arut Selatan dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Arut Utara dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Kotawaringin Lama dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Kumai dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Pangkalan Banteng dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Pangkalan Lada dengan Tipe A; Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 5 November 2024 Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, ttd. BUDI SANTOSA Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 5 November 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ttd. RODY ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 07, 61/2024 Salinan sesuai dengan aslinya PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
7. 1.UMUM Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana Peraturan Daerah disusun dan diajukan sebagai tindaklanjut berdasarkan:
8. 1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. 2.Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dimana dalam Pasal 66 ayat (1) BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN, dan ayat (2) Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dari bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dari bidang penelitian dan pengembangan daerah.
10. 3.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/Sj Tanggal 12 September 2022 Hal Pembentukan Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang menegaskan bahwa Pembentukan BRIDA dapat berdiri sendiri atau digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur serta harus dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ; dan
11. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang memuat secara rinci struktur kelembagaan dan tugas fungsi DPMPTSP serta perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dalam pengelolaan penanaman modal dan penataan perizinan.
12. 2.PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas huruf f Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 157

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…