Susunan dan tipelogi jenis Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Inspektorat Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Inspektorat;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
5.Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
8.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11.Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
15.Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
16.Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
17.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan kelautan dan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
19.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
20.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
21.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan Kebakaran;
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2.Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan terdiri dari :
1.Kecamatan Arut Selatan dengan Tipe A;
2.Kecamatan Arut Utara dengan Tipe A;
3.Kecamatan Kotawaringin Lama dengan Tipe A;
4.Kecamatan Kumai dengan Tipe A;
5.Kecamatan Pangkalan Banteng dengan Tipe A;
6.Kecamatan Pangkalan Lada dengan Tipe A;
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 5 November 2024 Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, ttd. BUDI SANTOSA Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 5 November 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ttd. RODY ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 07, 61/2024 Salinan sesuai dengan aslinya PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
1.UMUM Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana Peraturan Daerah disusun dan diajukan sebagai tindaklanjut berdasarkan:
1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
2.Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dimana dalam Pasal 66 ayat (1) BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN, dan ayat (2) Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dari bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dari bidang penelitian dan pengembangan daerah.
3.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/Sj Tanggal 12 September 2022 Hal Pembentukan Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang menegaskan bahwa Pembentukan BRIDA dapat berdiri sendiri atau digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur serta harus dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ; dan
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang memuat secara rinci struktur kelembagaan dan tugas fungsi DPMPTSP serta perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dalam pengelolaan penanaman modal dan penataan perizinan.
2.PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas